PROKAL.CO — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan pengembangan jaringan perkeretaapian sebagai prioritas dalam anggaran 2027. Namun, kepastian alokasi dana, rute, hingga jadwal pembangunan proyek Kereta Trans-Kalimantan justru belum diperinci sama sekali.
Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa total pagu anggaran Kemenhub pada 2027 mencapai Rp32,93 triliun setelah mendapat suntikan dana tambahan.
“Dari kebutuhan kita, semula ditentukan pagunya di awal Rp28 triliun, kemudian ada penambahan sekitar Rp4 triliun. Kebanyakan dari angka tersebut untuk keselamatan transportasi dan fokus pengembangan jaringan kereta api,” ujar Dudy.
Meski demikian, fokus pembangunan fisik Kemenhub untuk tahun 2027 tampaknya masih berpusat di Pulau Jawa. Dudy menjabarkan sejumlah proyek strategis yang akan digenjot, seperti pengembangan jalur ke Sukabumi serta elektrifikasi jalur Cikampek dan Tanah Abang–Rangkasbitung.
“Kita akan memaksimalkan penggunaan anggaran tersebut, termasuk pengembangan jaringan kereta sampai Sukabumi dan elektrifikasi sampai Cikampek. Kemudian elektrifikasi Tanah Abang–Rangkasbitung,” jelas Dudy tanpa menyinggung detail porsi anggaran maupun koridor prioritas untuk Trans-Kalimantan.
Belum masuknya rute Trans-Kalimantan secara terperinci dalam rincian anggaran ini menjadi sorotan. Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memberikan instruksi langsung kepada Kemenhub dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) saat meresmikan revitalisasi Stasiun Semarang Tawang pada 30 Juli 2026 lalu.
“Habis Trans-Sumatra, nanti Trans-Kalimantan. Kalau bisa bersamaan, kita mulai,” tegas Prabowo kala itu.
Sejauh ini, persiapan jalan panjang Trans-Kalimantan baru menyentuh tahap perencanaan teknis. Pada pertengahan 2026, Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah menyelesaikan paket tender konsultansi senilai Rp2 miliar untuk memutakhirkan masterplan jalur kereta api di Pulau Kalimantan.
Kajian tersebut krusial guna menetapkan kebutuhan lahan, integrasi moda, hingga skema pembiayaan—apakah mengandalkan APBN, PT KAI, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), atau swasta. Kini, masyarakat Kalimantan menanti kejelasan agar proyek ini tak sekadar berakhir sebagai wacana jangka panjang, melainkan terkoneksi nyata ke kawasan industri, pelabuhan, hingga Ibu Kota Nusantara (IKN). (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co