PROKAL.CO- Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengungkap keterlibatan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto hingga kalangan mahasiswa. Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11), Suyudi menyatakan bahwa Listyo beserta tiga perwira lainnya—yakni AS, EH, dan SU—telah resmi ditetapkan sebagai tersangka.
Menurut keterangan Kapolri, Jenderal LSP diduga kuat menjadi aktor utama yang memerintahkan sekaligus menentukan target penyadapan, serta menjadi penerima akhir (end user) dari operasi ilegal tersebut.
"Jenderal LSP yang menjabat sebagai kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon (Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri) AS," ujar Jenderal Suyudi di hadapan Komisi III DPR RI. Ia menambahkan, "Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana."
Suyudi juga merinci alur kerja dan peran ketiga tersangka lainnya dalam skandal penyadapan yang berlangsung tanpa surat permohonan resmi penyidik tersebut. Tersangka SU, yang menjabat sebagai Kepala Divisi TIK Polri periode 2021 hingga Oktober 2026 sekaligus Dewan Penasihat Monitoring Center Bareskrim Polri, diduga bertugas memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan serta meneruskan laporan harian dan analisis kepada LSP.
Sementara itu, tersangka EH selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kabag Mon periode 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025 diduga menerima perintah target penyadapan dari SU yang bersumber dari LSP, lalu menyetujuinya lewat pesan WhatsApp. Peran serupa dilanjutkan oleh tersangka AS yang menjabat sebagai Plt Kabag Mon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026. AS diduga meneruskan perintah langsung dari LSP kepada operator lapangan, melaporkan hasilnya kembali ke LSP, serta memerintahkan pihak berinisial TK untuk melakukan pengintaian (surveillance).
"Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp," kata Suyudi menjelaskan upaya penghilangan jejak yang dilakukan tersangka.
Atas perbuatan tersebut, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menjerat para tersangka dengan pasal berlapis dari KUHP baru dan UU ITE. Mereka dikenakan Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara, serta Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE terkait penghilangan data elektronik yang mengancam pidana maksimal 8 tahun penjara.
Penyidik juga menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai akses ilegal dengan ancaman 6 hingga 7 tahun penjara, serta Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d UU KUHP terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana.
"Penerapan seluruh pasal tersebut tetap didasarkan pada pemenuhan unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawaban masing-masing tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegas Jenderal Suyudi menutup pemaparannya. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : jawapos.com