TANAH GROGOT- Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Paser kini tengah bersiap untuk ekspansi ke wilayah kecamatan dan desa terpencil. Setelah sebelumnya sukses berjalan di sejumlah sekolah di Kecamatan Tanah Grogot, rencana perluasan ini kini menemui tantangan besar pada sektor sumber daya manusia profesional. Ketersediaan tenaga ahli gizi dan akuntan yang mumpuni menjadi syarat mutlak yang belum terpenuhi sepenuhnya di daerah tersebut.
Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Kabupaten Paser, Arthi Nithiyasari, menegaskan bahwa keberadaan ahli gizi dan akuntan di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG bersifat wajib dan tidak dapat ditawar. Standar tinggi yang ditetapkan secara nasional membuat proses penempatan tenaga kerja tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Setiap dapur harus memiliki standar pengawasan gizi yang ketat serta akuntabilitas keuangan yang jelas sesuai regulasi pusat.
Kebutuhan tenaga profesional ini tergolong sangat besar mengingat terdapat rencana pembangunan sekitar 90 titik SPPG di seluruh wilayah Kabupaten Paser. Hal ini berarti daerah membutuhkan sedikitnya 90 orang ahli gizi dan 90 orang akuntan untuk memastikan operasional dapur berjalan optimal. Kelangkaan tenaga ahli yang memenuhi kualifikasi ini diakui berdampak pada kesiapan para investor yang berniat membangun dan mengelola fasilitas dapur tersebut.
Guna mengatasi kebuntuan tersebut, pihak pengelola dan investor kini membuka peluang rekrutmen secara luas, tidak hanya bagi warga lokal tetapi juga dari luar Kabupaten Paser. Badan Gizi Nasional terus berperan sebagai fasilitator untuk menjembatani kebutuhan profesional ini, meskipun keputusan akhir rekrutmen tetap berada di tangan masing-masing pengelola dapur. Sejauh ini, sejumlah pelamar telah mulai mendaftarkan diri, namun jumlahnya masih belum mencukupi kuota yang dibutuhkan.
Pemerintah Kabupaten Paser bersama instansi terkait terus berkoordinasi intensif untuk mencari solusi atas kendala SDM ini agar perluasan program tidak mengalami penundaan yang lama. Keberhasilan program ini dinilai sangat krusial, bukan hanya untuk memastikan pelajar mendapatkan asupan nutrisi yang layak, tetapi juga sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam menekan angka stunting, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. (*)
Editor : Indra Zakaria