PROKAL.CO, TANAH GROGOT - Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Kaltim ke Kabupaten Paser pada 2026 ini turun dibanding 2025.
Pada 2025 angkanya Rp 275 miliar dengan 67 paket pekerjaan. Pada 2026 nilainya Rp 213 miliar dengan 106 paket pekerjaan.
Data ini terungkap saat Pemkab Paser menerima kunjungan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dan tenaga ahli, membahas monitoring proyek infrastruktur strategis dan evaluasi bankeu ke Kabupaten Paser, Selasa (14/4/2026).
Baca Juga: Stok Sapi Kurban di Kabupaten PPU Diklaim Aman, Termahal Harganya Capai Rp 100 Juta Per Ekor
Anggota Banggar DPRD Kaltim yang hadir adalah Baba, Baharuddin Muin, Syahariah Mas’ud, dan Sayid Mujiburachman.
Syahariah menyampaikan, DPRD ingin memastikan bankeu yang telah disalurkan ke Paser berjalan efektif. DPRD tidak ingin terjadi penumpukan di triwulan IV.
"Saya beberapa kali kunjungan ke Paser. Ada beberapa pekerjaan bangunan sekolah yang kontraktornya kabur pas masih proses pembangunan," kata politikus Partai Golkar itu.
Ia meminta, Pemkab Paser turut memonitor proyek seperti ini agar kegiatan belajar di sekolah tidak terhambat.
Baca Juga: Dua Orang di Kecamatan Long Ikis Ini Timbun BBM Bersubsidi, Saat Diungkap Polisi Segini Jumlahnya
Anggota DPRD Kaltim lainnya, Baharuddin Muin, mengatakan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) untuk bankeu sudah lelang dan tayang di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Dia berharap di Paser demikian.
"Bahkan ada bocoran Bankeu 2027 itu 0 rupiah. Termasuk anggaran di Kaltim bisa turun lagi dibanding tahun ini," kata Baharuddin.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sekkab Paser, Adi Maulana, menyampaikan Paser merasa terhormat dikunjungi anggota Banggar DPRD Kaltim.
Apalagi sejak adanya pemotongan transfer keuangan daerah (TKD), bankeu sangat diharapkan masuk ke Paser. Program bankeu langsung menyentuh masyarakat.
Kenapa progres bankeu di Paser belum berjalan, karena masih menunggu masuk batang tubuh APBD. Saat ini masih progres pergeseran kedua APBD Paser 2026.
"Untuk mencapai realisasi anggaran, sekarang ada rapat pimpinan. Kami berikan target ke seluruh instansi agar selesai tepat waktu," kata Adi.
Baca Juga: Waktu Tunggu Naik Haji di Kabupaten PPU Terpangkas 10 Tahun, Kini Ada 3.500-an Orang Menanti
Kepala Bappedalitbang Paser, Rusdian Nor, menjelaskan ada beberapa paket pekerjaan harus penyesuaian karena kendala status cagar alam (CA) dan lainnya.
"Tentunya dialihkan di kegiatan yang ada di SIPD. Ada juga paket yang masih dibahas lebih lanjut. Hasil notulensi belum kami terima dari provinsi, sementara kami masih pencatatan mandiri," kata Rusdian. (jib/far)
Editor : Faroq Zamzami