PROKAL.CO, TANAH GROGOT – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Paser tengah menggodok program kredit rumah murah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Langkah ini diambil sebagai upaya pemerintah daerah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kepala DPKPP Paser, Aji Mohd Tommy, mengungkapkan pihaknya berencana menggandeng pengembang lokal dan pihak perbankan untuk mempermudah akses pembiayaan.
Selain fokus pada sektor MBR secara umum, DPKPP juga memberikan perhatian khusus pada penuntasan masalah sosial di Bumi Daya Taka.
Baca Juga: Bantuan Keuangan dari Pemprov Kaltim untuk Kabupaten Paser Turun, tapi Paket Pekerjaan Bertambah
"Saat ini kami juga fokus pada data kemiskinan ekstrem di desa-desa yang ada di data Dinas Sosial untuk program pengadaan rumah pemerintah," kata Tommy, Selasa (14/4/2026).
Program ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Bupati Paser, Fahmi Fadli. Kepada Tommy yang baru saja dilantik pekan lalu, Fahmi berpesan agar DPKPP membangun kembali komunikasi intensif dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)
Langkah koordinasi ini merujuk pada hasil pertemuan Pemkab Paser dengan Dirjen Perumahan Rakyat, Imran, di Jakarta pada Januari 2026. Tujuannya adalah memastikan Kabupaten Paser mendapatkan porsi anggaran atau program strategis dari pusat.
Baca Juga: Stok Sapi Kurban di Kabupaten PPU Diklaim Aman, Termahal Harganya Capai Rp 100 Juta Per Ekor
Meskipun program pusat yang berjalan tahun ini merupakan hasil usulan tahun 2023, Tommy optimistis masih terdapat peluang besar bagi Paser untuk mendapatkan penambahan kuota melalui jalur kondisi khusus.
"Terdapat peluang penambahan kuota untuk kondisi khusus seperti lokasi pascabencana, penanganan kemiskinan ekstrem, hingga wilayah rawan konflik. Kami akan maksimalkan potensi tersebut," katanya.
Baca Juga: Temukan Rehabilitasi Sawah Lambat, Mentan Amran Ultimatum Satu Bulan Tuntas
Kerja sama yang dijalin dengan kementerian tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik rumah, tetapi juga mencakup ekosistem hunian yang sehat.
DPKPP menargetkan bantuan jangka panjang yang meliputi pembangunan sanitasi lingkungan yang layak, penyediaan rumah susun (Rusun) dan rumah khusus bagi warga terdampak program tertentu, bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) untuk mendukung kenyamanan kawasan permukiman. (jib/far)
Editor : Faroq Zamzami