Pembangunan Serudong-Seimenggaris Disepakati

uki-Berau Post • Dipublikasikan Rabu, 20 Februari 2019 | 12:14 WIB

SABAH – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang mewakili Indonesia bersama pemerintah Sabah, Malaysia, sepakat menyediakan anggaran pengembangan dan pembangunan kawasan perbatasan negara. Utamanya di Serudong, Malaysia dan Seimenggaris, Kabupaten Nunukan, Kaltara.

 

Anggaran itu dikabarkan akan dialokasikan mulai 2020 mendatang. “Pemerintah Malaysia melalui pemerintah Sabah akan mengusulkan anggaran pembangunan kawasan perbatasan, itu di dalam RMK 12 (Rancangan Malaysia ke-12). Namun, sebelumnya akan dipastikan dulu titik pembangunan di kedua negara,” kata Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie pada Persidangan Sosek-Malindo Peringkat Negeri Sabah/Tingkat Provinsi Kaltara di The Pacific Sutera Harbour Kinabalu, Sabah, Senin (18/2).

 

Pemerintah Malaysia, kata Irianto, setuju menjadikan Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) Sabah sebagai agensi penyelaras untuk menelisik pembangunan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di Serudong secara holistik.

 

“Tentu saja Pemprov Kaltara sebagai wakil pemerintah Indonesia menyambut baik niatan ini. Sepanjang itu demi pembangunan dan kemajuan kawasan perbatasan di kedua negara,” ujarnya.

 

Dalam pertemuan tersebut, disepakati pula untuk ditindaklanjuti lebih jauh dengan membawa rekomendasi tersebut ke pihak berwenang pada tingkat pusat di pemerintahan masing-masing. “Pemerintah Sabah akan menyampaikan rekomendasi ini kepada Kementerian Dalam Negeri (KDN) Malaysia, begitupula Pemprov Kaltara akan menyampaikan kesepakatan yang dicapai kepada Mendagri (Menteri Dalam Negeri) selaku Kepala BNPP (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan). Termasuk mengusulkan Serudong sebagai salah satu pintu masuk dalam BCA (Bordet Crossing Agreement) dalam perjanjian kedua belah negara,” beber Gubernur.

 

Dalam pertemuan tersebut, juga dibahas mengenai persoalan ekspor-impor kedua negara yang melibatkan Pemprov Kaltara dan pemerintah Sabah. Di antaranya, komoditas ayam dan beras. Dijelaskan Gubernur, terkait persoalan komoditas ayam yang didatangkan dari Malaysia, diketahui bahwa sejumlah perusahaan pengekspor ayam dari Malaysia tidak memperoleh izin dari pemerintah Indonesia.

 

“Ada 5 perusahaan pengekspor ayam dari Malaysia, yakni Rastamas, QL Farm, In-Pros, Ladang Evergrowth dan ST Food. Untuk hal ini, Pemprov Kaltara akan menyampaikannya kepada BNPP juga kementerian terkait, termasuk dokumen permohonan dari pemerintah Sabah sehubungan hal yang sama. Tentu saja, hal ini akan dibalut melalui forum kerja sama Sosek-Malindo,” ungkap Irianto.

 

Sementara, untuk komoditas beras, persoalannya adalah aktivitas pengangkutan melalui jalur laut. “Kedua pemerintahan telah mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan aktivitas transhipment beras antarkedua negara. Bahkan, pemerintah Malaysia melalui Kementerian Pertanian dan Azas Tani akan menerbitkan arahan untuk menghentikan semua aktivitas transhipment beras mulai 1 April 2019,” tutur Gubernur.

 

Pemprov Kaltara dan pemerintah Sabah, lanjutnya, juga sepakat untuk membahas kemungkinan dibukanya ‘keran’ ekspor-impor beras. Untuk pembahasan lebih lanjut, pemerintah Sabah melalui Majelis Keselamatan Negara (MKN) dan Pemprov Kaltara akan melakukan lawatan teknikal bersama pada 2 Maret mendatang.

 

“Selain itu, terkait MoU Non Convention Ship (NCS) komoditi beras, akan dilakukan pertemuan lagi pada 25 hingga 29 Maret mendatang di Yogyakarta,” ulas Gubernur.

 

Sebagai informasi, dari pemerintah Sabah hadir YAB Datuk Seri Panglima Mohd Shafie Apdal selaku Ketua Menteri Sabah dan jajarannya. Sementara itu, dari Kaltara, Gubernur didampingi beberapa pejabat di lingkup Pemprov Kaltara. Termasuk Kapolda Kaltara Brigjen Indrajit dan juga Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid.

 

Sementara itu, di sela-sela menghadiri pertemuan tersebut, Gubernur berkesempatan melakukan kunjungan kehormatan, sekaligus besilaturahmi dengan Tuan Yang Terutama (TYT) Negeri Sabah Tun Datuk Seri Panglima (DR) Haji Juhar Bin Datuk Haji Mahiruddin di kediamannya.

 

Sebelumnya, bersama dengan Konsulat Jenderal RI Sabah, Krishna Djelani, Gubernur dan rombongan dari Kaltara menerima jamuan makan siang oleh Yang Berhormat Datuk Ahmad Abdul Rahman, Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah (Wakil Ketua DPRD Sabah) dan Yang Berbahagia Hanafiah Ketua Tim Sosek Malindo Negeri Sabah. (humas)

Editor : uki-Berau Post
pemerintahan