TANJUNG REDEB - Rapat kerja nasional (Rakernas) forum sekretaris daerah seluruh Indonesia (Forsesdasi) 2019 yang digelar di Kota Balikpapan pekan lalu, diisi juga dengan pelantikan Komisariat Wilayah (Komwil) Forsesdasi Kaltim periode 2018-2021. Pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah Berau M Gazali, ditunjuk untuk mengisi jabatan Ketua Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
Secara lengkap struktur organisasi Komwil Forsesdasi periode 2018-2021 yaitu, Ketua merangkap anggota Komwil Forsesdasi Kaltim, Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Sayid MN Fadly. Wakil Ketua merangkap anggota, Sekda Kota Samarinda. Sekretaris merangkap anggota, Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara. Ketua Bidang Hukum dan Politik, Sekda Kabupaten Kutai Kartanegara. Ketua Bidang SDM dan Inovasi Daerah, Sekda Kota Bontang, Ketua Bidang Kesejahteraan, Sekda Kabupaten Paser. Ketua Bidang Hubungan Antar-Kementerian/Lembaga, Sekda Kabupaten Kutai Timur. Ketua Bidang Pemerintahan dan Kerjasama Antar Daerah, Sekda Kabupaten Kutai Barat. Ketua Bidang Perekonomian dan Pembangunan Daerah, Sekda Kabupaten Berau. Ketua Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, Sekda Kabupaten Mahakam Ulu, dan Kepala Sekretariat, Kepala Biro Setdaprov Kaltim.
Sekda Berau M Gazali menyampaikan bahwa Forsesdasi ini perannya sangat penting. Karena sekda merupakan ketua Korpri di daerah. Dan ini lah yang menjadi peran besar sekda dalam membangun kepegawaian di daerah.
Dalam rakor tersebut, lanjut dia, ada beberapa hal yang dibahas. Namun hal yang ditekankan dalam pembahasan yaitu upaya bantuan hukum kepada pegawai yang terkena kasus pidana. Maupun kasus-kasus lain yang terkait dengan hukum. Karena ityu peran pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan.
Kemudian menampung seluruh persoalan yang dihadapi seluruh daerah. Dimana banyak aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat, namun belum atau tidak ada sinkronisasi ke pemerintah daerah. Sehingga terkadang ada aturan yang berbenturan bahkan tidak berjalan maksimal. “Sehingga pada saatnya itu akan dibahas pada Rakernas Korpri nanti,” tegasnya.
Gazali juga mengatakan bahwa dalam kesempatan itu ia menyampaikan mengenai pengangkatan P3K. Dimana pegawai yang diangkat ini kebanyakan berasal dari pusat, namun menjadi tanggung jawab daerah untuk penggajian. “Jadi bisa kita usulkan untuk pengangkatan putera daerah sehingga lebih prioritas,” pungkasnya. (hms5/har)
Editor : uki-Berau Post