TANJUNG REDEB – Upaya pengembangan sektor pariwisata masih gencar dilakukan Pemerintah Kabupaten Berau. Sinkronisasi program pun dilakukan antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) dengan DPC Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Berau.
Untuk menyinkronkan program, Disbudpar dan DPC HPI Berau mengelar diskusi terkait pelaksanaan program pariwisata di Bumi Batiwakkal, Selasa (26/2) kemarin. Diskusi ini dihadiri Kepala Disbudpar Masrani, beserta sekretaris dan kepala bidang, Ketua HPI Berau Yudi Rizal beserta anggota.
Ada beberapa topik pembahasan yang menjadi evaluasi dalam diskusi ini. Seperti peningkatan SDM pramuwisata, penyetaraan harga produk di daerah wisata serta pengenalan ciri khas daerah kepada wisatawan.
Ketua DPC HPI Berau Yudi Rizal menyampaikan, peningkatan SDM ini sangat perlu, khususnya dalam kemampuan berbahasa asing. Mengingat target yang ingin dicapai adalah peningkatan kunjungan wistawan mancanegara. “Kita harap ini bisa diakomodasi. Karena kemampuan berbahasa ini sangat penting sekali. Di Berau masih sangat minim. Padahal banyak wisatawan asing yang datang ke sini,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa tahun 2018 lalu, HPI juga telah melakukan peningkatan kompetensi pramuwisata dengan uji kompetensi eco wisata. Pada uji kompentensi ini, ditetapkan bahwa 47 dari 50 peserta dinyatakan kompeten. Rencananya tahun 2019 ini, akan diadakan kembali uji kompetensi eco wisata untuk 50 peserta.
“Selain itu kita berharap agar ada pelatihan kepemanduan wisata air, gunung dan budaya. Karena objek wisata kita di sini sangat lengkap. Jadi perlu ada yang memiliki kompetensi di jenis objek wisata berbeda,” tegasnya.
“Kami juga mendukung pengurangan sampah plastik yaitu akan membagikan tumbler/botol minuman kepada guide yang sudah dinyatakan kompeten. Sehingga botol ini dapat digunakan terus tanpa harus menganti dengan yang baru,” imbuhnya.
Sementara Kepala Disbudpar Berau, Masrani menegaskan bahwa dikusi ini akan dilanjutkan kembali dengan seluruh rekan kerja pemerintah seperti Asita dan PHRI. Melalui diskusi ini diharapkan memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan.
“Tadi kita ketahui bahwa masih banyak kekurangan yang harus kita benahi. Seperti harga yang tidak merata di objek wisata, baik makanan, sewa kapal atau penginapan. Sehingga perlu ada standarisasi harga,” katanya.
Melalui pertemuan ini, pihaknya akan menindaklanjuti lewat program kerja nantinya. “Semua yang menjadi persoalan kita benahi. Diharapkan bisa menyelesaikan satu per satu persoalan yang saat ini masih terjadi,” pungkasnya. (hms5/har)
Editor : uki-Berau Post