TANJUNG REDEB - Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Teluk Bayur yang digelar di pendopo kecamatan, Kamis (28/2), dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo. Musrenbang ini juga dihadiri Sekretaris Daerah, M Gazali, Ketua DPRD, Syarifatul Syadiah dan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang), Agus Wahyudi.
Beberapa usulan yang disampaikan kepala kampung menjadi perhatian serius Wakil Bupati Berau. Salah satunya masalah penyelesaian batas kampung. Agus Tantomo meminta batas kampung dapat diselesaikan tahun ini. Pasalnya batas kampung sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan kampung. Apalagi Pemkab Berau telah menetapkan program percepatan penyelesaian batas kampung. “Saya minta tahun ini masalah batas kampung diselesaikan,” tegasnya.
Untuk penyelesaian batas kampung, perlu musyawarah antara pemerintah kampung dan kecamatan. Tetapi jika belum ada kesepakatan, maka pemerintah kampung menyerahkan kepada bupati selaku kepala daerah untuk ditetapkan. Setelah diputuskan bupati, maka semua harus menerima ketetapan batas kampung tersebut.
“Jika tidak mencapai kesepakatan, serahkan kepada bupati untuk menetapkan. Apapun keputusannya, semua menerima,” ungkapnya.
Agus Tantomo berharap, musrenbang tahun depan tidak ada lagi kepala kampung yang mempersoalkan batas kampung. Artinya, batas kampung harus sudah disepakati dan ditetapkan paling lambat tahun ini. “Karena kita tidak akan bisa membangun jika tapal batas ini tidak selesai,” tegasnya.
Selain masalah tapal batas, ada beberapa usulan penambahan ruang kelas baru sekolah. Untuk kepentingan pendidikan, Agus menegaskan usulan sarana prasarana sekolah ini menjadi skala prioritas. OPD terkait harus memberikan perhatian serius dalam pemenuhan fasilitas pendidikan. Pasalnya pendidikan sangat penting dalam rangka peningkatan sumber daya manusia di daerah ini.
Selain itu, ketersediaan bahan bakar minyak di kampung juga menjadi perhatian. Karena seiring dengan bertambahnya kendaraan dan kegiatan masyarakat di kampung, maka kebutuhan BBM juga bertambah. Saat ini, pemerintah dan Pertamina telah menerapkan kebijakan pendirian Sub Penyalur BBM. Syaratnya, radius 10 kilometer dari SPBU dan boleh menyetok BBM maksimal 3 ton per hari. Selain itu, membuat daftar pelanggan, misalnya petani dan nelayan.
“Jika syarat ini sudah dipenuhi, silakan ajukan usulan lokasi kepada pemerintah daerah. Ini menjadi solusi mengatasi kebutuhan BBM di kampung,” jelasnya.
Agus Tantomo juga menyoroti masalah kebersihan dan penerangan jalan yang dinilainya perlu perhatian bersama. Masyarakat juga perlu mendukung dan menjaga kebersihan lingkungan. Terlebih Berau saat ini yang telah meraih Adipura dan harus dipertahankan. Sementara OPD teknis diminta memberi perhatian serius dalam penyediaan sarana dan prasarana masyarakat, termasuk lampu penerang jalan umum. (hms4/har)
Editor : uki-Berau Post