TANJUNG SELOR – Kebijakan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie memberikan insentif kepada para guru, kembali direalisasikan tahun ini. Melalui APBD 2019, Pemprov Kaltara mengalokasikan kurang lebih Rp 75 miliar.
Realisasinya, terutama untuk para guru TK, SD hingga SMP/sederajat yang dikelola kabupaten/kota, sementara ini masih menunggu usulan dari sekolah maupun pemkab dan pemkot, terkait berapa jumlah gurunya.
Gubernur mengatakan, dalam merealisasikan insentif untuk para guru, dibagi menjadi tiga. Yaitu melalui bantuan keuangan (bankeu) khusus kepada kabupaten/kota, dikelola oleh Pemprov melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta disalurkan lewat dana hibah.
Dikatakan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, alokasi anggaran melalui APBD yang yang disalurkan lewat Bankeu sekitar Rp 71,25 miliar. “Insentif guru melalui bankeu ini akan diberikan untuk jenjang PAUD yang di dalamnya ada TK, raudatul alfal (RA), bustanul alfal (BA). Kemudian SD, MI, SMP, MTs kabupaten/kota di Kaltara,“ ujarnya, kemarin.
Sementara, insentif untuk guru tidak tetap atau guru honor setingkat SMA, MA dan SMK, serta SLB yang dikelola oleh Disdikbud Kaltara, dialokasikan sebesar Rp 3,1 miliar. “Untuk insentif gurur tetap yayasan SMA, SMK swasta, dananya disalurkan lewat hibah. Jumlah pastinya belum menyesuikan,” lanjutnya.
Disebutkan, tahun lalu jumlah guru tidak tetap dan guru yayasan tetap tingkat SLTA, dan guru SLB yang mendapatkan insentif sebanyak 1.010 orang. Mereka berasal sekolah negeri dan swasta.
Terpisah, Kepala Disdikbud Kaltara Sigit Muryono mengatakan, untuk pencairan insentif guru tahun ini, Pemprov masih menunggu usulan jumlah guru penerima insentif dari sekolah-sekolah di kabupaten kota. “Dalam bulan ini kami akan mengirim surat kepada kabupaten/kota untuk segera mengirim usulan penerima insentif guru itu. Karena biasanya insentif dicairkan per triwulan,” jelasnya.
Tahapannya, lanjut dia, sekolah yang sudah mengajukan usulan penerima insentif guru akan diverifikasi oleh Disdikbud Kaltara dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltara. Setelah itu, baru dicairkan dananya.
“Usulan itu akan diverifikasi lagi dengan melihat guru yang mulai mengajar tahun 2018, dan yang terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Syarat lainnya, memiliki SK dari yayasan. Setelah diverifikasi lalu dibuatkan SK gubernur, dan baru bisa pencairan,“ papar Sigit.
Terpisah, Kepala BPKAD Kaltara Aspianur menambahkan, tahun ini bantuan insentif guru melalui dana bankeu akan dibuat petunjuk teknis (juknis). Hal ini dikarenakan tiap tahun jumlah guru yang menerima berubah.
Salah satu syarat ijazah terakhir bagi guru penerima. Jika tahun lalu semua guru penerima minimal berijazah sarjana. Tahun ini, ada kebijakan Gubernur untuk guru di wilayah pedalaman dan perbatasan. Yakni, syarat minimal cukup berijasah SMA sederajat.
“Karena ada kebijakan baru itu, juknis kita ubah. Begitupun dengan dana bankeu khusus insentif guru ini anggarannya juga akan bertambah. Hanya saja, tetap tidak mengubah pagu anggaran yang sudah kita tetapkan,” ujarnya. (humas)
Editor : izak-Indra Zakaria