TANJUNG REDEB - Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Gunung Tabur, digelar di pendopo Kecamatan Gunung Tabur, Senin (11/3). Musrenbang dibuka dan dipimpin Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo bersama Sekretaris Daerah, M Gazali dan Ketua DPRD Berau, Syarifatul Syadiah.
Camat Gunung Tabur, Mulyadi dalam laporannya menyampaikan, hasil musrenbang tingkat kelurahan dan kampung, ada sekitar 584 usulan yang masuk dari sembilan kampung dan satu kelurahan. Terdiri dari bidang pemerintahan, fisik, ekonomi dan sosial budaya. Beberapa usulan tentu menjadi skala prioritas agar bisa masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2020 mendatang.
Sementara Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo menegaskan, musrenbang merupakan tahapan dalam menyusun RKPD. Melalui musrenbang ini mengnyinergikan usulan yang disampaikan masyarakat melalui pemerintah kampung dengan program dan kegiatan setiap OPD, serta menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
Namun untuk merealisasikan usulan yang diharapkan masyarakat, menurutnya tidak harus melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Berau. Tetapai bisa menggaet dari sumber lain, seperti APBD Provinsi maupun pusat. Termasuk sumber pembiayaan dari pihak swasta, seperti program Coorporate Social Responsibility (CSR).
Seperti diketahui, di Kecamatan Gunung Tabur banyak perusahaan yang beroperasi. Baik di bidang pertambangan maupun usaha lainnya. “Strategi ini juga perlu kita susun dan bahas bersama. Bagaimana pembiayaan pembangunan mendapat dukungan selain dari APBD Berau. Baik itu dari provinsi, pusat, maupun dari pihak ketiga berupa CSR,” ungkapnya.
Ditegaskan Agus, usulan yang masuk ada beberapa mulai direalisasikan tahun ini. Bahkan ada juga menjadi skala prioritas pada tahun 2020. Salah satunya adalah pemenuhan sarana prasarana kesehatan dan pendidikan. Penambahan ruang kelas belajar (RKB) setiap sekolah menurutnya harus terus dilakukan. Hal ini mengikuti ketentuan waktu belajar yang menerapkan full day. “Tidak hanya kelas, karena siswa berada di sekolah seharian. Jadi perlu juga fasilitas lain, seperti tempat ibadah,” tegasnya.
Terkait dengan penyelesaian batas kampung, Pemkab Berau kata Agus telah menetapkan percepatan penyelesaian batas antarkampung tuntas tahun ini. Kampung yang telah melakukan pertemuan dengan difasilitasi kecamatan, namun belum menemukan kesepakatan, penetapan diserahkan sepenuhnya kepada bupati sebagai kepala daerah. Setelah ditetapkan kepala daerah, kampung akan sepakat mengikuti batas yang ditetapkan.
“Tahun ini saya sudah instruksikan ke Bagian Perbatasan untuk menuntaskan penetapan batas kampung yang belum selesai,” ucapnya.
Pemkab Berau ditegaskan Agus juga terus memberikan perhatian serius dalam pemenuhan infrastruktur dasar. Termasuk air bersih dan jaringan listrik. PDAM Tirta Segah yang menangani air bersih akan memperluas jangkauan layanan hingga ke kampung.
Sementara pengelolaan listrik yang terkendala dengan kewenangan yang dialihkan ke provinsi akan diupayakan dengan kerja sama pemerintah kampung. “Untuk listrik kita akan kerja sama dengan pemerintah kampung untuk bersama-sama PLN membangun jaringan listrik di wilayahnya. Ini bisa dilakukan,” tandasnya. (hms4/har)
Editor : uki-Berau Post