TANJUNG REDEB – Selain dari pemerintah pusat, kelurahan juga akan menerima kucuran anggaran tambahan dari Pemerintah Kabupaten Berau. Nilai anggaran yang diterima dari pemerintah kabupaten diperkirakan berkisar Rp 1,2 miliar setiap kelurahan.
Dengan anggaran yang cukup besar ini diharapkan bisa menjadi pemacu dalam peningkatan pembangunan pada 10 kelurahan yang ada di Bumi Batiwakkal.
Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang), Agus Wahyudi menyampaikan, anggaran yang akan diberikan kepada kelurahan ini merupakan instruksi dari pemerintah pusat. Selain dari pemerintah pusat, setiap daerah diwajibkan mengucurkan anggaran tambahan kepada kelurahan.
Ia mengatakan, nilai dana tambahan untuk kelurahan ini diambil dari alokasi dana kampung (ADK) yang paling kecil. Sementara di Berau, ADK terkecil senilai Rp 1,2 miliar. Besaran ini lah yang menjadi patokan untuk menambah dana kelurahan dari APBD. “Otomatis pemerintah daerah mengeluarkan dana Rp 1,2 miliar dikalikan 10 kelurahan. Jadi total Rp 12 miliar yang akan dianggarkan nanti untuk semua kelurahan. Ditambah dengan anggaran dari pusat senilai Rp 350 juta, jadi kucuran dana ke setiap kelurahan kurang lebih Rp 1,5 miliar,” jelasnya.
Dengan kucuran anggaran ini, setiap kelurahan dapat membangun sarana dan prasarana di wilayahnya masing-masing. Agus menyampaikan bahwa dana kelurahan ini akan dialokasikan pada perubahan penjabaran sebelum masuk dalam anggaran perubahan. “Dalam waktu dekat ini, satu atau dua bulan akan kita masukan. Yang jelas tahun ini akan direalisasikan. DPA ini nantinya menyatu dengan kecamatan,” katanya.
Dana kelurahan ini dialokasikan untuk mengimbangi ADK, sehingga pembangunan di tingkat kampung dan kelurahan berjalan merata. Pemerintah kelurahan juga telah menerima informasi ini, dan diharapkan dapat segera menyusun program pembangunan yang akan dilakukan nantinya.
Targetnya sudah jelas untuk memaksimalkan pembangunan di seluruh kelurahan. Namun dalam penyusunan perencanaan nantinya dapat berkoordinasi dengan OPD yang ada. “Sehingga tidak terjadi tumpangtindih dengan OPD terkait. Seperti drainase yang sudah masuk dalam perencanaan Dinas PUPR. Jadi bisa mengerjakan kegiatan lainnya,” pungkasnya. (hms5/har)
Editor : uki-Berau Post