Optimalkan Penerimaan Pajak Daerah

uki-Berau Post • Dipublikasikan Jumat, 22 Maret 2019 | 14:45 WIB

TANJUNG REDEB - Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, M Gazali, mewakili Bupati Berau Muharram, menghadiri sosialisasi pencegahan korupsi dan optimalisasi penerimaan pajak daerah di lingkungan pemerintah kabupaten dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Sosialisasi yang digelar di Hotel Ganrd Jatra Balikpapan, Kamis (21/3) kemarin, dibuka Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi. Dalam acara tersebut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama penyediaan alat monitoring transaksi usaha secara online (Tapping Box) antara pemerintah daerah dengan Bankaltimtara. Sosialisasi pencegahan korupsi menghadirkan Korwil Koordinasi dan Supervisi KPK, Nana Mulyana.

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengharapkan kerja sama ini dapat meningkatkan pendapatan daerah, khususnya melalui sektor pajak. Wagub menekankan pentingnya kejujuran wajib pajak mulai penyetoran pajak atau retribusi hingga pengawasan penyetorannya.

Dia mengatakan, Kalimantan Timur memiliki potensi besar dalam peningkatan penerimaan pajak daerah. Kontribusi Kaltim dalam pembangunan nasional sangat besar dan ini juga diharapkan dapat berimbas pada penerimaan dana perimbangan daerah. Kaltim disampaikannya akan berjuang ke pusat untuk mendapat tambahan anggaran.

Dalam beberapa tahun ke depan, ekonomi Kaltim akan maju dan terus tumbuh seperti provinsi lain di Pulau Jawa. Terlebih saat ini investasi di Kaltim semakin berkembang, termasuk rencana adanya pembangunan pabrik semen di Kabupaten Berau yang akan menyerap tenaga kerja dan memacu pembangunan di daerah sekitarnya.

Sementara itu, Sekkab Berau M Gazali mengungkapkan, hal penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah kabupaten yakni meningkatkan pengawasan penyetoran pajak bagi wajip pajak agar  diperoleh pendapatan daerah sesuai target dan potensi pajak secara optimal. “Ada beberapa poin penting yang disampaikan narasumber. Salah satunya pengawasan penyetoran pajak dalam upaya pencapaian pendapatan sesuai target dan potensi,” tegasnya.

Hal lain yang jadi perhatian kata Gazali yakni masih rendahnya kepatuhan pelaporan LHKPN pejabat eselon di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Kaltim. Untuk itu, sisa waktu batas pelaporan tahun 2018 pada 31 Maret 2019 ini diharapkan menjadi perhatian bagi seluruh pejabat wajib LHKPN untuk menyampaikan laporan secara online.

“Ini jadi perhatian. Kami mengintruksikan kepada seluruh pejabat untuk menyampaikan LHKPN tepat waktu sesuai yang ditetapkan.” tandasnya. (hms4/har)

Editor : uki-Berau Post
pemerintahan