Imbau Wajib Lapor Sampaikan LHKPN

uki-Berau Post • Dipublikasikan Jumat, 22 Maret 2019 | 14:39 WIB

BALIKPAPAN – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Suriansyah mengimbau agar wajib lapor di lingkup Pemprov segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) secara online, sebelum masuk tenggat waktu yang ditentukan.

 

Menurut Suriansyah, LHKPN merupakan instrumen penting untuk mengangkat atau mempromosikan penyelenggara negara sesuai dengan kepatuhan LHKPN-nya. Tidak hanya itu, juga sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan kepemilikan harta para penyelenggara negara sehingga bisa bekerja dengan baik dan terlepas dari jerat korupsi.

 

“Ini untuk pengawasan pengembangan harta kekayaan penyelenggara negara,”kata Suriansyah usai menghadiri sosialisasi pencegahan korupsi dan optimalisasi penerimaan pajak daerah di Balikpapan, Kaltim, Kamis (21/3).

 

Berdasarkan laporan dari Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah VII yang membawahi Kalimantan, hingga 18 Maret 2019 jumlah wajib lapor yang sudah menyampaikan LHKPN sebesar 57,72 persen. Ia optimistis sebelum 31 Maret 2019 seluruh wajib lapor telah menyampaikan LHKPN.

 

“Tentunya ini akan terus bertambah secara real time, sehingga seluruh wajib lapor telah mengisinya,” ujarnya.

 

Suriansyah pun terus mengingatkan bahkan mendorong para wajib lapor LHKPN di Kaltara agar segera menyelesaikannya. Terlebih lagi untuk kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltara agar segera mengisi LHKPN.  “Ini kita upayakan terus, agar semua yang wajib lapor dapat segera mengisinya,” ujarnya.

 

Selain pengisian LHKPN, pada agenda tersebut juga digelar penandatangan perjanjian kerja sama antara Pemprov Kaltara dengan Bankaltimtara terkait layanan penerimaan pendapatan daerah secara non tunai. Pola kerja sama ini bertujuan agar pendapatan daerah dapat dilakukan secara non tunai atau elektronik. (humas)

Editor : uki-Berau Post
pemerintahan