JAKARTA - Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie memaparkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jumat (22/11) malam.
Salah satu yang dipaparkan terkait dengan efisiensi anggaran. Yakni, dengan memprioritaskan anggaran untuk program-program yang bersentuhan langsung dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Sebagai salah satu implementasi penerapan SAKIP adalah efisiensi anggaran. Dan, itu sudah kita lakukan, meski masih banyak yang perlu kita benahi agar lebih maksimal lagi,” kata Irianto.
Sebagai provinsi baru, kata dia, APBD Kaltara terbilang kecil. Namun demikian, bukan berarti tidak ada yang bisa diperbuat. Gubernur menegaskan, meski APBD kecil, banyak program yang bisa lakukan, dan dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena didukung dengan pengelolaan anggaran yang baik dan akuntabel.
“Ini penting dan di Kaltara sudah kita lakukan. Itu dibuktikan dengan hasil evaluasi BPK RI yang sejak awal melakukan pemeriksaan hingga 5 kali berturut-turut memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk Pemprov Kaltara,” ujar Irianto pada pertemuan yang dihadiri Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, M. Yusuf Ateh dan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II Nadimah.
Sejak 2018, lanjut Gubernur, Pemprov Kaltara telah melakukan efisiensi anggaran. Salah satunya, dengan memangkas beberapa pos anggaran, utamanya pada belanja pegawai. Seperti anggaran perjalanan dinas, honorarium dan lainnya. Dari pemangkasan itu, Pemprov Kaltara memperoleh anggaran sebesar kurang lebih Rp 190 miliar.
“Anggaran yang diperoleh dari efisiensi tadi kita gunakan untuk melakukan berbagai program yang bermanfaat untuk masyarakat. Seperti untuk program pemberian beasiswa Kaltara Cerdas, program dokter terbang, pemberian subsidi ongkos angkut, baik barang maupun penumpang ke perbatasan dan pedalaman. Kemudian program jemput pasien miskin, rehab rumah warga kurang mampu, pemberian insentif guru, membayarkan iuran BPJS kesehatan bagi warga kurang mampu, membangun Toko Indonesia, dan bebarapa lainnya,” bebernya.
Program-program tersebut, diakui telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Utamanya warga kurang mampu. Termasuk masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan. Seperti program rehab rumah layak huni, baik yang didanai APBD Provinsi maupun APBN hingga saat ini sudah sekitar 10.000 rumah warga yang dibantu.
“Rumah warga yang sebelumnya tidak layak huni, menjadi layak huni. Sehingga bisa menumbuhkan rasa percaya diri warga,” ungkapnya.
Begitupun dengan program dokter terbang maupun Si Pelandukilat, yaitu pelayanan administrasi kependudukan selama ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan. “Melalui program itu, kita melakukan jemput bola dengan mendatangi daerah remote area untuk memberikan pelayanan kesehatan dan juga administrasi kependudukan,” ujarnya.
Tak terkecuali juga program bantuan untuk warga miskin, baik di sektor pendidikan, kesehatan maupun lainnya seperti program jemput pasien miskin, bantuan iuran BPJS Kesehatan untuk warga tak mampu, dan beberapa lainnya.
“Tidak hanya program bantuan, kita juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Utamanya membuka keterisolasian wilayah. Kita bangun jalan ke perbatasan, membuka konektivitas. Ini penting sebagai upaya memperlancar distribusi dan transportasi masyarakat,” ungkapnya.
Dalam penganggaran, Gubernur mengatakan, Pemprov Kaltara juga memberikan porsi prioritas untuk peningkatan SDM (sumber daya manusia). Di antaranya dengan memberikan insentif kepada guru dan penyuluh, kemudian membantu beasiswa melalui program Kaltara Cerdas.
Dari beberapa program yang dilakukan melalui efisiensi anggaran hingga ketepatan sasaran dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, hasilnya bisa dilihat melalui indikator-indikator capaian Kaltara. Seperti data pertumbuhan ekonomi. Sejak beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kaltara selalu tertinggi di Kalimantan, dan berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kemudian indikator angka pengangguran yang terus mengalami penurunan. Juga angka kemiskinan, yang turun secara signifikan,” ujarnya.
Indikator lain berupa berbagai penghargaan untuk Kaltara yang diberikan oleh sejumlah lembaga independen maupun dari pemerintah pusat. Seperti Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kaltara yang merupakan yang terbaik, penghargaan Inovasi Top 45 terbaik nasional, dan lainnya.
Di sisi lain, lanjut Gubernur, Pemprov Kaltara juga terus memperbaiki sistem tata kelola birokrasi, manajemen organisasi, di lingkup Pemprov Kaltara. Hal ini untuk mengimplementasikan SAKIP dengan lebih baik lagi. Yaitu melalui sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang terukur dan akuntabel. (humas)
Editor : uki-Berau Post