Besaran Penerima Bankeu Khusus Berbeda

uki-Berau Post • Dipublikasikan Jumat, 31 Januari 2020 | 18:25 WIB
BANKEU KHUSUS: Plt Kepala BPKAD Kaltara Denny Harianto (dua dari kiri) saat menjadi narasumber pada Respons Kaltara di Kedai 99 Tanjung Selor, Rabu (29/1).
BANKEU KHUSUS: Plt Kepala BPKAD Kaltara Denny Harianto (dua dari kiri) saat menjadi narasumber pada Respons Kaltara di Kedai 99 Tanjung Selor, Rabu (29/1).

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara menggelontorkan bantuan keuangan (Bankeu) kepada 9.600 penerima. Baik untuk tenaga pendidik, penyuluh pertanian dan perikanan. Besaran alokasi anggaran Bankeu Rp 60,3 miliar, diperuntukkan bagi lima kabupaten dan kota.  

Sesuai petunjuk teknis (Juknis), proses pencairan bankeu dilakukan per triwulan. Demikian diungkapkan Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltara Denny Harianto. Ada persyaratan yang harus dipenuhi bagi yang berhak menerima bankeu tersebut. Di antaranya, memiliki jenjang pendidikan minimal S1 dan mengabdi selama 3 tahun.

Syarat tersebut diberlakukan bagi calon penerima, baik penyuluh maupun tenaga pendidik. Menurut Denny, jika penerima masih masa izin belajar, maka harus dibuktikan dengan surat. Untuk kelengkapan data dari penerima, menjadi kewenangan dari kabupaten dan kota.

“Masing-masing penerima telah memiliki by name by address. Penerima, mendapatkan Bankeu dengan besaran yang berbeda-beda,” ungkapnya. Untuk tenaga pendidik seperti guru, mendapatkan bantuan Rp 500 ribu per orang per bulan.

Selanjutnya, untuk penyuluh berstatus pegawai negeri sipil (PNS), mendapatkan Rp 1,5 juta per orang per bulan. Sementara untuk penyuluh non PNS terima bantuan Rp 1 juta per orang per bulan. Jumlah yang diterima berbeda, antara tenaga pendidik dan penyuluh. Pertimbangannya berkaitan dengan beban kerja dan jangkauan.

Untuk bantuan bagi tenaga pendidik tingkat SMA dan SMK, ujar dia, tidak dilakukan. Pasalnya, itu menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara. “Tenaga pendidik di SMA dan SMK sudah ada TPP (Tunjangan Profesional Pendidik),” imbuhnya.

Penyaluran bankeu juga telah dilakukan evaluasi. Terutama menyangkut by name by address dan penerima bantuan yang tidak dapat ditransfer pihak bank. “Tahun ini calon penerima tak ada masalah. Beberapa tahun sebelumnya, sempat ada kesalahan nama buku rekening. Terdapat nama yang sama antara penerima satu dengan yang lainnya. Biasanya selisih satu huruf, akibatnya tidak bisa ditransfer,” urainya.

Denny menegaskan, bahwa tahun ini tidak ada data bodong dalam penyerahan bankeu. Pihaknya tidak ingin ada persoalan yang menjadi masalah dikemudian hari. “Kita saling sinergi antar provinsi dan kabupaten/kota. Kita juga mengambil data dari Bankaltimtara, kemudian dikoordinasikan ke kabupaten/kota,” tutup Denny. (*/fai/uno)

Editor : uki-Berau Post