SAMARINDA - Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi menghadiri, sekaligus melakukan penandatanganan persetujuan bersama antara Pemprov Kaltim dan DPRD Kaltim, terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2023 di gedung DPRD Kaltim lantai 6, Senin (14/11) malam.
Ia menyampaikan, DPRD Provinsi Kaltim melalui Badan Anggaran telah menyampaikan hasil kerjanya dalam rangka memberikan persetujuan terhadap Raperda APBD Provinsi Kaltim tahun 2023 secara keseluruhan sebesar Rp 17,20 triliun.
“Angka Rp 17,20 triliun ini angka APBD tertinggi dalam sejarah Provinsi Kalimantan Timur,” ucap mantan legislator Karang Paci tersebut.
Hadi juga menjelaskan rincian penerimaan, yang terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp17,20 triliun, bersumber dari pendapatan yang direncanakan sebesar Rp13,99 triliun. Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 8,04 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp 5,93 Triliun, dan lain-lain dari pendapatan daerah yang sah sebesar Rp13, 8 miliar.
“Sementara penerimaan pembiayaan pada APBD murni tahun 2023 sebesar Rp 3,20 triliun,” ucapnya.
Kemudian, pengeluaran belanja daerah sebesar Rp 17,03 triliun yang direncanakan terdiri dari belanja operasional, belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja hibah, belanja dan bantuan sosial. Belanja modal diantaranya belanja modal tanah, belanja modal peralatan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan jaringan dan irigasi, serta belanja aset tetap lainnya.
“Belanja yang tidak terduga dan belanja transfer terdiri dari belanja bantuan keuangan dan belanja bagi hasil,” lanjut Hadi.
Ditambah lagi, dengan pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal sebesar Rp 168,8 miliar.
Secara nominal lanjutnya, rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah disetujui secara bersama diharapkan dapat mengoptimalkan pembiayaan prioritas pembangunan untuk memenuhi target RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.
Hadi berharap, sinergi antara pemerintah provinsi dan lembaga legislatif dapat terus terjalin dengan baik. Agar pelaksanaan pembangunan kedepan dapat menuju kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Benua Etam.
Rancangan APBD Kaltim TA 2023 yang sudah disetujui bersama akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia untuk dievaluasi dan diproses selanjutnya menjadi Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023. (adv/diskominfokaltim/sam)
Editor : uki-Berau Post