TANJUNG REDEB – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Berau, Anang Saprani meminta anggotanya rutin berpatroli, untuk mengantisipasi aktivitas meminta sumbangan bagi korban bencana, di perempatan lampu merah. Hal itu merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.
Menurut Anang, aktivitas meminta sumbangan sejatinya tidak masalah. Asalkan memiliki izin lengkap. Jika tidak, maka hal ini mengganggu ketertiban umum karena dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengendara.
“Kami turunkan personel, untuk melakukan pengecekan izinnya,” kata Anang.
Ia melanjutkan, aktivitas meminta sumbangan tersebut merupakan bentuk solidaritas. Jika dilakukan dengan benar dan mengikuti mekanisme yang ada, maka tidak ada masalah.
“Jika tidak ada izin, kami berikan imbauan kepada mereka. Kami berikan juknisnya seperti apa. Intinya kami berikan penjelasan, biar tidak salah paham,” bebernya.
Ia mengatakan, berdasarkan Pasal 11 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meliputi, kegiatan deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan dan terakhir penertiban dan penanganan unjuk rasa serta kerusuhan massa.
Dalam melaksanakan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satpol PP dapat meminta bantuan personel dan peralatan dari Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.
“Satpol PP melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tambah Anang Saprani.
Mantan Camat Gunung Tabur ini menambahkan, Satpol PP juga akan menindak tegas peminta sumbangan yang cenderung abal-abal dan tidak memiliki izin resmi. Karena hal itu juga dapat mengganggu ketertiban umum. “Tentu, jika tidak berizin, kami tindak tegas,” katanya.
Bagi yang tidak mendapatkan ijin dari instansi terkait, baik itu di jalan, angkutan umum, maupun wilayah hunian masyarakat. Anang menegaskan bakal menindak oknum-oknum seperti itu dan akan dibina di Kantor Satpol PP Berau.
“Jadi tidak bisa sembarangan, mekanismenya harus jelas. Bukan berarti tidak empati terhadap korban bencana, kami hanya menjalankan Perda yang ada,” tutupnya. (hmd/adv/arp)
Editor : uki-Berau Post