PENILAIAN kepatuhan standar pelayanan publik kembali dilaksanakan Ombudsman RI tahun ini. Ada 25 kementerian, 14 lembaga, 34 pemerintah provinsi (pemprov), 98 pemerintah kota (pemkot), dan 415 pemerintah kabupaten (pemkab) yang dinilai.
Pemprov Kaltim masuk zona kuning dengan tingkat kepatuhan sedang. Bersama Pemkot Bontang, Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar), Pemkab Berau, Pemkab Kutai Barat (Kubar), Pemkab Paser, Pemkab Kutai Timur (Kutim), Pemkab Mahakam Ulu (Mahulu), dan Pemkab Penajam Paser Utara (PPU). Sementara itu, Pemkot Samarinda dan Pemkot Balikpapan masuk zona hijau. Dengan tingkat kepatuhan tinggi.
Pada hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022, Pemprov Kaltim berada di peringkat 21 dan masuk zonasi kuning. Dengan nilai kepatuhan 77,23 dan mendapat kategori C. Penilaian itu, membuat Pemprov Kaltim mendapat opini kualitas sedang.
Pada penilaian tingkat pemkot, di 640 unit layanan dan 191 produk layanan, Pemkot Samarinda masuk peringkat 18. Dengan nilai kepatuhan 88,59. Membuat ibu kota provinsi Kaltim itu masuk zonasi hijau dengan kategori A. Dengan penilaian opini kualitas tertinggi. Pemkot Balikpapan berada pada peringkat 22 dengan nilai kepatuhan 87,12.
Peringkat itu memasukkan Pemkot Balikpapan dalam zonasi hijau dan kategori B. Dengan penilaian opini kualitas tinggi. Pemkot Bontang berada di peringkat 69 dengan nilai kepatuhan 72,33. Pemkot Bontang masuk zonasi kuning dengan kategori C. Opini penilaian yang diterima Bontang adalah kualitas sedang.
Sementara hasil penilaian tingkat pemkab, penilaian dilakukan pada 2.719 unit layanan dan 322 produk layanan. Hanya Pemkab Kukar yang masuk zonasi hijau dan kategori B. Pemkab Kukar menduduki peringkat 104. Dengan nilai kepatuhan 82,84. Opini penilaian yang diterima Kukar adalah kualitas tinggi.
Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih pada acara penyampaian hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (22/12), menyampaikan tahun ini, pihaknya melakukan penyempurnaan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik. Penilaian diperluas kepada pengukuran kompetensi penyelenggara, pemenuhan sarana dan prasarana, standar pelayanan serta pengelolaan pengaduan.
“Penilaian ini diharapkan bisa menjadi lebih komprehensif dalam menakar mutu pelayanan publik yang dicermati dalam dimensi input dan proses hingga output dan dampak,” jelas Najih dalam keterangan tertulisnya.
Dia menambahkan, perbaikan konsep penilaian tersebut juga diharapkan bisa memperkuat pengawasan Ombudsman dalam hal pencegahan malaadministrasi. Penilaian kepatuhan standar pelayanan publik itu, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik survei.
Melalui pengumpulan data berupa wawancara. Kepada penyelenggara layanan, wawancara masyarakat, observasi ketampakan fisik (tangible), dan pembuktian dokumen pendukung standar pelayanan. Penilaian dilakukan pada kurun Agustus–November 2022.
Di mana hasil penilaian kepatuhan merupakan penggabungan atas hasil kinerja empat dimensi penilaian dengan kategorisasi penilaian. “Zonasi hijau dengan kategori kualitas tertinggi dan tinggi, zonasi kuning dengan kategori kualitas sedang dan zonasi merah dengan kategori kualitas rendah dan terendah,” ucapnya.
Secara keseluruhan, hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun ini adalah, dari 586 instansi yang dinilai. Sebanyak 272 instansi masuk ke zona hijau (46,42 persen), zona kuning sebanyak 250 Instansi (42,66 persen), dan zona merah sebanyak 64 instansi (10,92 persen).
Pada tingkat kementerian, hasil penilaian terhadap 25 kementerian dengan capaian 21 kementerian pada zonasi hijau (84 persen), 4 kementerian masuk dalam zonasi kuning (16 persen), dan tidak terdapat kementerian masuk zonasi merah. Sedangkan di tingkat lembaga, hasil penilaian terhadap 14 lembaga, ada sebanyak dengan capaian 9 lembaga masuk zonasi hijau (64,29 persen), 5 lembaga masuk zonasi kuning (35,71 persen), dan tidak terdapat lembaga masuk zonasi merah.
Pada tingkat pemprov, dari 34 pemprov, ada 19 pemprov masuk zonasi hijau (55,88 persen), 13 pemprov masuk zonasi kuning (38,24 persen), dan 2 pemprov masuk zonasi merah (5,88 persen). Pemprov Kaltim berada di peringkat 21 dengan nilai 77,23. Artinya, masuk di zona kuning dengan kategori C dan opini berkualitas sedang.
Najih menuturkan, atas hasil penilaian kepatuhan tahun 2022, Ombudsman RI memberikan saran perbaikan kebijakan dan tata kelola bagi penguatan sistem layanan publik dan pencegahan malaadministrasi.
Selain itu, meminta agar melakukan evaluasi dan pengawasan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Ombudsman menyarankan kepada para menteri, kepala lembaga, gubernur, wali kota, dan bupati, agar memberikan apresiasi kepada pimpinan unit layanan yang mendapatkan zona hijau.
Selain itu, perlu memberikan teguran dan atensi terhadap komponen standar pelayanan serta pemenuhan unit pengelola pengaduan kepada para pimpinan unit pelayanan publik yang mendapat zona merah dan kuning. “Ombudsman juga mendorong untuk para pimpinan instansi untuk memantau konsistensi peningkatan kepatuhan dalam pemenuhan standar pelayanan publik. Di mana setiap unit pelayanan wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” pungkasnya. (rom/k8/kpg/udi)
Editor : uki-Berau Post