TANJUNG REDEB - Sebagai bentuk keberhasilan dalam mengupayakan optimalisasi program pembinaan dan pendampingan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama, Kabupaten Berau menerima penghargaan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Republik Indonesia.
Secara khusus, Bupati Berau Sri Juniarsih bersama dengan tujuh bupati lainnya di Indonesia, menerima penghargaan tersebut dari Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar, yang diserahkan secara langsung pada acara pesta rakyat dalam rangka hari BUMDes, di Desa Teluk, Gunung Kijang, Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, kemarin (2/2).
Penghargaan ini diberikan kepada kepala daerah yang mendukung penuh upaya hingga proses pembentukan BUMDes Bersama mencapai 100 persen. Pembentukan BUMDes Bersama merupakan transformasi pengelolaan dana bergulir masyarakat (DBM) eks Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd).
Bupati Berau Sri Juniarsih mengatakan, dengan diterimanya penghargaan tersebut tentu saja menambah deretan prestasi bagi Bumi Batiwakkal dalam pembangunan desa. Setelah sebelumnya meraih juara satu lomba desa dan juga penghargaan Anugerah Upakarya Wanua Nugraha dari Mendagri. Sehingga atas penghargaan yang diterima ini, bupati sangat mengapresiasi camat dan pendamping desa, serta pejuang Sigap, yang sudah membantu melalui berbagai kegiatan, salah satunya melalui musyawarah antarkampung.
"Sehingga se-Kaltim itu hanya Berau satunya-satunya daerah yang sudah selesai transformasi eks PNPM menjadi BUMDes Bersama. Maka itu menteri mengapresiasi dan Berau tentu patut berbangga," ujar Juniarsih.
Dijelaskannya, sejak berakhirnya PNPM tahun 2015, kegiatan simpan pinjam yang terus dilanjutkan oleh Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) eks PNPM tidak memiliki payung hukum. Sehingga terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes/BUMDesma. Maka, agar UPK eks PNPM memiliki payung hukum, harus bertransformasi menjadi BUMDes Bersama. Hal ini sejalan dengan tujuan BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Kampung (PAK).
"Tujuan menjadi BUMDes Bersama yaitu adanya kepastian hukum, kemudian juga seluruh aset dan dananya tetap menjadi milik bersama kampung-kampung yang bergabung dalam satu kecamatan, serta tujuan lainnya yang terpenting juga adalah adanya kewajiban berkontribusi pada pendapatan asli kampung itu sendiri," jelasnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau Tentram Rahayu yang turut mendampingi bupati menambahkan, tahapan-tahapan transformasi dari pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks PNPM Mpd menjadi badan usaha milik kampung bersama di Kabupaten Berau. Yakni unit pelaksana kegiatan eks PNMP-MPd menyusun laporan tentang keseluruhan aset yang dimiliki dan disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Berau.
Kemudian Inspektorat Kabupaten Berau melaksanakan review terhadap laporan tersebut,sesuai jadwal dan tahapan dalam petunjuk teknis. Selanjutnya, DPMK Berau melaksanakan sosialisasi di tingkat kabupaten dan kecamatan. Camat menyusun jadwal dan panitia musyawarah antar kampung (MAK) di wilayah kerja masing-masing sesuai jadwal dan tahapan.
"Selain itu kepala kampung melaksanakan musyawarah kampung tentang persetujuan pembentukan kegiatan DBM (Dana Bergulir Masyarakat) eks PNPM-MPd menjadi Bumdesa Bersama," jelas Tentram, dikonfirmasi Berau Post via telepon.
Tentram melanjutkan, tahapan tranformasi lainnya yang dilakukan adalah camat bersama Badan Kerja Sama Antar Kampung eks PNPM-MPd, melaksanakan musyawarah antarkampung di 12 kecamatan lokasi eks PNPM-MPd (kecuali Tanjung Redeb), dengan menghasilkan beberapa hal. Yakni berita acara musyawarah antarkampung yang memuat kesepakatan tentang persetujuan pembentukan BUMK Bersama dari pengelola kegiatan DBM eks PNPM-Mpd.
"Peraturan Kampung Bersama tentang pembentukan BUMDes Bersama dari pengelola kegiatan DBM eks PNPM-Mpd. Lalu anggaran dasar, anggaran rumah tangga, program kerja, persetujuan tentang penyertaan modal kepada BUMDes Bersama dari masing-masing kampung, yaitu sekurang-kurangnya sebesar Rp 5 juta, dan terakhir susunan pengurus BUMDes Bersama," jelasnya. (mar/udi)
Editor : uki-Berau Post