TANJUNG SELOR - Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) telah memiliki objek pajak baru.
Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berfokus terhadap beberapa objek pajak yang sebelumnya tidak dikelola. Menurut Kepala Bapenda Kaltara Tomy Labo, potensi pajak di Kaltara cukup besar. Terdapat 2 objek pajak yang akan dikelola yakni pajak alat berat (PAP) dan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).
“Dengan bertambahnya 2 objek pajak ini, maka target penerimaan pajak akan meningkat. Di mana tujuan pajak untuk peningkatan dan pembangunan daerah,” ungkapnya, Minggu (9/7).
Ia menjelaskan, potensi besar seperti opsen pajak MBLB, merupakan salah satu yang menjadi perhatian. Dulunya, perizinannya dilaksanakan di kabupaten/kota. Namun kini, berubah kewenangan perizinannya di tingkat provinsi. Di mana saat ada pengurusan perizinan, maka pihaknya akan langsung melakukan penarikan opsen pajaknya.
Opsen itu merupakan tambahan pungutan tanpa membebankan wajib pajak. Teknisnya akan diikat dengan perjanjian kerja sama antara provinsi dengan kabupaten/kota.
“Contohnya untuk opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Jika sebelumnya dipungut oleh provinsi dan ditransferkan ke kabupaten/kota. Maka dalam aturan Raperda yang tengah kita susun ini, nanti opsen kabupaten/kota langsung dengan persentase 66 persen. Jadi kalau di provinsi hanya 1,2 persen yang kita pungut. 66 persennya langsung masuk ke kas kabupaten/kota,” jelasnya.
Sejauh ini, target penerimaan pajak terhadap APBD saat ini masih di bawah 50 persen. Di mana masih tergantung terhadap TKDD. Pihaknya sebagai pengelola keuangan, ke depannya akan berupaya agar bisa menaikkan pendapatan. (fai/uno)
Editor : izak-Indra Zakaria