TANJUNG REDEB – Pemerintah Pusat sedang menggodok Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5/2014 tentang aparatur sipil negara (RUU ASN). Terdapat unsur baru dalam status ASN yang akan ditambahkan oleh pemerintah, yaitu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu atau yang saat ini dikenal dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Part Time atau paruh waktu.
Mengenai hal tersebut, Bupati Berau Sri Juniarsih mengaku belum mengetahui secara detail wacana tersebut. Namun, dirinya sudah mengetahui adanya PNS Part Time itu.
“Untuk secara detail saya belum mengetahui seperti apa mekanismenya, tetapi dari pusat memang ada wacana terkait hal tersebut,” ujarnya kepada Berau Post, Selasa (11/7).
Dirinya akan melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pelatihan Pendidikan (BKPP) Berau guna membahas PNS Part Time tersebut.
“Karena memang belum ada informasi lanjutan tentang hal tersebut,” kata Sri Juniarsih.
Ditanya terkait dengan setuju atau tidaknya, ia menjelaskan sebagai pemerintah daerah, hanya bisa patuh atas aturan yang berlaku dari pusat.
“Kita lihat dulu seperti apa mekanismenya, karena memang ini baru menjadi wacana belum ada instruksi atau Surat Edaran (SE) terkait PNS Part Time tersebut,” tandasnya.
Sementara Kepala BKPP Berau, Sri Eka Takariyati mengatakan saat ini pihaknya belum menerima regulasi terkait hal tersebut. Pasalnya, harus ada regulasi yang dibuat untuk hal tersebut.
“Belum ada kita menerima instruksi terkait hal itu,” katanya.
“Pasti nanti ada ada aturan-aturannya. Tetapi saat ini kami belum menerima terkait aturan tersebut, maka dari itu kita tunggu saja nanti,” tandasnya. (aky/arp)
Editor : uki-Berau Post