TANJUNG SELOR – Fraksi DPRD Kaltara memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang saat ini masih dalam pembahasan.
Pemprov Kaltara diminta berupaya agar penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa lebih optimal melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi. Yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara, dalam menunjang pembangunan Provinsi Kaltara.
Berbagai upaya turut dilakukan untuk meningkatkan PAD dengan memperbaiki sarana-sarana yang menjadi objek retribusi.
“Khususnya di Pelabuhan Tengkayu I dan Tengkayu II Tarakan. Karena kedua pelabuhan itu masih menjadi penyumbang terbesar PAD khusus retribusi daerah,” jelas Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara Dr H Suriansyah, M.AP, saat mengikuti rapat paripurna di DPRD Kaltara, belum lama ini.
Aset lainnya berupa rumah dinas yang sebagian besar merupakan dampak dari pengalihan. Baik personel, pembiayaan sarana dan prasarana serta dokumen dari Provinsi Kalimantan Timur, masih memerlukan rehabilitasi dan perbaikan. Selanjutnya, atas pandangan umum Fraksi Hanura terkait dengan upaya peningkatan PAD, Pemprov Kaltara melalui Bapenda terus melakukan monitoring dan evaluasi. Terhadap pelaksanaan dan pengelolaan, serta pemungutan retribusi di 5 kabupaten kota secara berkesinambungan.
“Pemprov Kaltara akan melakukan perjanjian kerja sama dengan pemerintah kabupaten kota. Dalam optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Baik untuk penerimaan PAD provinsi maupun kabupaten kota,” terangnya.
Dikatakan Sekprov, hal ini sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (3) PP Nomor 35 Tahun 2023 yang mengamanatkan Pemprov, pemkab dan kota dapat melakukan sinergi pendanaan. Untuk biaya yang muncul dalam pemungutan PKB, opsen PKB, BBNKB, BBNKB, pajak MBLB, MBLB atau bentuk sinergi lainnya.
Sementara itu, Fraksi Golkar juga meminta Pemprov Kaltara berupaya memaksimalkan pemanfaatan barang milik daerah untuk dapat menghasilkan pendapatan.
“Melalui mekanisme sewa atau kerja sama pemanfaatan, dan pemerintah provinsi akan berkoordinasi. Agar BUMD mampu mengelola barang milik daerah yang diinvestasikan untuk menghasilkan pendapatan,” ujarnya. (fai/uno)
Editor : uki-Berau Post