TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) berupaya melakukan peningkatan dari sektor pajak. Salah satunya dengan melakukan program keringanan pajak.
Keringanan pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Selain itu, Pemprov Kaltara juga akan melaksanakan program relaksasi pajak berupa Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor penyerahan kedua (BBNKB II). Dikonfirmasi, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltara Tomy Labo mengatakan, relaksasi pajak ini akan dilaksanakan jelang perayaan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78.
Pemberian pembebasan pokok BBNKB, untuk kendaraan bermotor yang terdaftar di Provinsi Kaltara dan kendaraan yang mutasi ke wilayah Provinsi Kaltara. “Balik nama ini untuk kendaraan berplat Kaltim (Kalimantan Timur) atau Surabaya atau DKI Jakarta. Intinya dari luar Kaltara harus menjadi plat KU,” jelasnya, Kamis (10/8).
Denda yang terdapat pada setiap kendaraan luar ini, jika melakukan pemutihan menjadi plat Kaltara akan dibebaskan. Dengan pemutihan ini, maka menjadi potensi Pemprov Kaltara di tahun berikutnya karena sudah berplat KU.
“Ini yang kita tengah upayakan. Apalagi ini sudah terlaksana di tahun sebelumnya,” imbuhnya.
Untuk diketahui, pembebasan BBNKB II juga menjadi bentuk perhatian pemerintah dalam membantu masyarakat. Selain bebas denda, PKB BBNKB II ini ada diskon PKB. Di mana seluruh denda pajak kendaraan bermotor dihapuskan, BBNKB II dan seterusnya dihapuskan, diskon 5 persen pokok PKB untuk wajib pajak yang membayar pajak sebelum jatuh tempo. Diskon 1 tahun pokok PKB untuk wajib pajak yang menunggak pajak 5 tahun ke atas.
“Pemberlakuan pembebasan BBNKB II ini akan dilakukan pada 17 Agustus hingga 30 September 2023,” sebutnya. (dkisptlhms)
Editor : uki-Berau Post