TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) berupaya menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Sejauh ini, sudah dilakukan sejumlah tahapan. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara pun telah melakukan rapat kerja bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltara.
Kepala Bapenda Kaltara Tomy Labo mengatakan, rapat kerja dengan Pansus dilakukan untuk membahas lebih lanjut 2 item yakni pajak dan retribusi daerah. Rapat kerja ini dilakukan selama 2 hari, dengan melibatkan 22 organisasi perangkat daerah (OPD) teknis.
“Kita bahas per item, baik itu pada pajak maupun retribusi. Sebab di situ nanti akan lebih detail,” ungkapnya, Senin (14/8).
Usai rapat kerja, Pansus bersama Bapenda Kaltara pun melaksanakan koordinasi dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Timur.
“Tim dari Bapenda dan Pansus lagi ke Kemenkumham di Samarinda. Untuk konsultasi, setelah itu mungkin lanjut ke Kemendagri,” imbuhnya.
Selain konsultasi, pihaknya juga melakukan studi banding ke beberapa daerah. Di antaranya Provinsi Bali, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan daerah lainnya. Setidaknya ada 7 kota yang akan dilakukan studi banding oleh Pansus. Tentunya ini dalam menyamakan persepsi atau tarif pajak dan retribusi.
Ini juga dilakukan, untuk melihat seperti apa Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada). “Ini terus digenjot hingga akhirnya dilakukan persetujuan Raperda Pajak dan Retribusi Daerah secepatnya,” jelasnya.
Pihaknya optimis akan merencanakan Agustus atau September, sudah dilakukan paripurna. Selanjutnya nanti pembahasan Peraturan Gubernur (Pergub), tahun ini bisa kelar. Sehingga awal Januari 2024 sudah dapat dijalankan, pasalnya jika tidak maka Bapenda tidak dapat melakukan penarikan pajak dan retribusi daerah. (dkisptlhms)
Editor : uki-Berau Post