TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), telah menyampaikan nota pengantar rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA-PPASP) tahun anggaran 2023.
Bertempat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, dilaksanakan paripurna dengan agenda tersebut.
Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengatakan, nota pengantar rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan tahun anggaran 2023 telah diserahkan. Selanjutnya, akan ditindaklanjuti dalam pembahasan oleh DPRD Kaltara.
“Kita sudah serahkan, pastinya akan dibahas lebih lanjut oleh DPRD Kaltara,” ungkapnya, Senin (28/8).
Ia berpesan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di lingkup Pemprov Kaltara dapat secara detail dan teliti dalam perencanaan kegiatan di APBDP (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan) 2023.
OPD di lingkup Pemprov Kaltara, tidak boleh membuat kegiatan sesukanya. Harus disesuaikan dengan visi-misi serta dengan postur anggaran yang ada. Seluruh OPD harus membuat rencana kerja yang sesuai dengan yang sudah menjadi ketentuan. Di mana terdapat visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara yang harus dijalankan.
“Kaitannya itu dengan program pemprov untuk masyarakat. Atau untuk pelayanan. Seperti di sektor pendidikan, kesehatan, pertanian dan lainnya,” jelasnya. Bagaimana upaya menghapus kemiskinan dan tidak boleh membuat kegiatan yang berada di luar arahan Gubernur Kaltara. Itu yang mejadi penekanan dalam APBDP 2023. Yang dianggarkan, bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
Khusus penurunan kemiskinan menjadi perhatian. “Penurunan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kaltara menjadi atensi,” ujarnya.
Ia menambahkan, program Pemprov Kaltara harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). (dkisptlhms)
Editor : uki-Berau Post