TANJUNG SELOR - Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), melakukan penandatanganan pakta integritas.
Diketahui, pakta integritas itu, dimaksudkan untuk menghindari adanya kegiatan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Apalagi, itu merupakan perintah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada setiap daerah.
Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang menerangkan, dalam penyusunan APBD, sebisa mungkin tidak diperkenankan adanya hal-hal yang mengarah ke KKN. Untuk itu, harus dilaksanakan pakta integritas.
“Ini dilakukan untuk memutuskan perilaku suap-menyuap. Utamanya dalam proses penyusunan APBD hingga nantinya dilaksanakan,” terangnya, Senin (28/8).
Menurut dia, semua yang berkaitan dengan APBD harus klir. Di mana tidak ada istilah balas jasa atau sebagainya dalam setiap pengelolaan keuangan di Pemprov Kaltara. Oleh sebab itu, harus dikawal dan menjadi atensi bersama. Sebab, jika ditemukan ada pelang garan atau melakukan KKN, maka akan berurusan dengan aparat penegak hukum. “Ini yang mendasari dilakukan pakta integritas. Kita ingin melaksanakan pemerintahan, penyusunan APBD hingga pelaksanaannya dengan baik dan benar,” ujarnya.
Dalam pakta integritas itu, terdapat sejumlah poin. Yakni berkomitmen penuh untuk melaksanakan APBD secara bertanggung jawab dan tidak melakukan penyalahgunaan anggaran, penyuapan, gratifikasi atau pemerasan serta praktik korupsi lainnya. Tidak melakukan intervensi atas pelaksanaan APBD dengan mengedepankan nilai-nilai integritas, dan kepentingan masyarakat umum serta tidak melakukan penyuapan, gratifikasi atau pemerasan, serta praktik korupsi lainnya.
"Poin lainnya, menyusun perencanaan tahun 2024 secara tepat waktu, mengedepankan nilai-nilai integritas dan kepentingan masyarakat umum serta tidak melakukan penyuapan, gratifikasi atau pemerasan serta praktik korupsi lainnya. Poin terakhir, diminta untuk terbuka dalam mendeklarasikan apabila di hadapkan pada kondisi benturan kepentingan baik dalam pelaksanaan APBD maupun perencanaan APBD 2024,” jelasnya.
Kemudian, apabila dalam pelaksanaan APBD maupun perencanaan APBD 2024 diketahui melakukan dan atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi, maka bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. (dkisptlhms)
Editor : uki-Berau Post