TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara berupaya menangani persoalan budidaya rumput laut, yang selama ini mengganggu zona transportasi di laut.
Kepala DKP Kaltara Rukhi Syayahdin mengaku, banyak budidaya rumput laut yang mengganggu transportasi laut. Saat ini, pihaknya melakukan pemantauan dan menginventarisir permasalahan yang ada di Kaltara.
“Yang ada saat ini, sangat pesat pertumbuhannya. Sementara pemerintah daerah terkendala dengan kewenangan pengawasan,” terangnya, Jumat (22/9).
Jika diperhatikan dan berdasarkan pemantauan, dari segi tata ruang kondisi laut jadi terganggu. Sebab bukan hanya berfungsi sebagai budidaya saja. Laut memiliki sejumlah ruang zonanya. Yakni zona transportasi, zona penangkapan ikan dan lainnya.
“Dalam aturannya, seluruh pihak harus menepati kesepakatan bersama. Di mana adanya alur dan zona yang ditetapkan. Mana yang budidaya, transportasi dan zona tangkap ikan,” ungkapnya.
Kesulitan yang dialami, berkaitan dengan perizinan dan kewenangan dalam pengawasan. Apalagi saat ini, perizinan dan pengawasan berada di pusat. Regulasi yang terus berubah-ubah, juga menyulitkan sejumlah pihak. Baik itu pemerintah daerah maupun para pengusaha rumput laut.
Alhasil, mereka selalu pelaku usaha rumput laut tidak mentaati peraturan yang ada. “Memang kebanyakan dan hampir semua pengusaha rumput laut tak mau mengindahkan aturan. Sebab aturan atau regulasi yang dibuat Pemerintah Pusat berubah-ubah. Ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi kami, dalam melakukan pengawasan dan sosialisasi,” jelasnya.
Kondisi keuangan juga mempengaruhinya. Pengawasan selama setahun, hanya dianggarkan Rp 200 juta dalam APBD Kaltara. Anggaran tersebut digunakan untuk melakukan aktivitas pengawasan dari Sebatik, Nunukan sampai Kampung Baru, Bulungan. (dkisptlhms)
Editor : uki-Berau Post