TANJUNG SELOR - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah dibahas poin per poin, oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara).
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara berusaha untuk penyelesaiannya, agar bisa segera menjadi Peraturan Daerah (Perda). Kepala Bapenda Kaltara Tomy Labo mengungkapkan, sudah dilakukan sejumlah rapat bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan DPRD Kaltara.
Raperda Pajak dan Retribusi Daerah ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
“Sesuai amanatnya perda ini harus ditetapkan, karena time line-nya pada 4 Januari 2024 sudah harus jalan. Tak hanya di Provinsi Kaltara, tapi juga ditingkat kabupaten kota harus menyesuaikan UU Nomor 1 Tahun 2022 ini,” ungkapnya, Senin (9/10).
Dalam rapat sebelumnya yang dilaksanakan bersama Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sejumlah poin dibahas untuk memperkuat Raperda tersebut.
“Tak hanya jajaran Ditjen Bina Keuda yang datang, namun dihadiri oleh seluruh pembina Samsat. Di antaranya Kakorlantas dan Direktur Utama Jasa Raharja di tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten kota,” sebutnya.
Berdasarkan paparan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni ada beberapa hal yang disampaikan. Di antaranya setelah Undang-Undang HKPD disahkan, maka diterbitkan lagi PP Nomor 35 Tahun 2023. Untuk itu, pemerintah daerah harus menyiapkan 1 peraturan daerah (Perda) pajak dan retribusi daerah.
“Kami sudah susun dan kini dalam pembahasan DPRD Kaltara,” ujarnya.
Menurut Dirjen Bina Keuangan Daerah, perda itu harus ada dan tahun ini harus selesai. Persoalannya jika tidak selesai, maka di tahun 2024 tidak dapat melakukan pungutan pajak. Dengan disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP 35 Tahun 2023, diharapkan pemprov, pemkab dan pemkot segera menyusun Raperda tentang PDRD, Rapergub/Raperkab/Raperkot di Bapenda se Indonesia. Sebelum 5 Januari 2024, sebagai batas Time Line dari Kemendagri.
“Kami juga mendapatkan 5 poin untuk tingkatkan pendapatan asli daerah (PAD)/ Di antaranya terus melakukan intensifikasi sumber pendapatan yang ada, perluas sumber-sumber pendapatan yang belum ada. Lalu, lakukan digitalisasi dan elektronifikasi, meningkatkan sumber daya manusia serta inovasi di segala bidang,” jelasnya.
Selain itu, Bapenda Kaltara pun tengah melakukan penyesuaian terhadap Pajak Air Permukaan (PAP). Dikarenakan adanya tarif PAP yang belum sesuai berdasarkan aturan yang ada.
Bapenda juga akan memasukkan penyesuaian di dalam aturan yang saat ini tengah disusun. Menurut Tomy, beberapa tarif pajak yang ada sudah tidak sesuai. Pajak air permukaan mendapatkan penyesuaian dan saat ini tengah berproses.
Terutama untuk ke depannya, seperti PLTA dan PLTMG yang saat ini masih menggunakan meter kubik. Terbaru, pihaknya sudah menggunakan Kilowatt Ampere. Perhitungannya untuk menghasilkan daya ini adalah daya yang keluar. Bukan meter kubik yang masuk.
“Terbesar pajaknya nanti dari PLTA Mentarang sebesar 10.000 Megawatt. Sementara yang di Sungai Kayan hanya 1.900 Megawatt, ini sudah kita tuangkan di Perda,” ujarnya.
Tarif PAP mengacu pada Permen PUPR Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan. Di mana tarif per KWh itu maksimal Rp 300, sementara Peraturan Gubernur hanya Rp 120 per meter kubik.
“Tarif saat ini masih kecil. Karena masih meter kubik. Misalnya daya yang dihasilkan 6.000 Megawatt, daya yang keluar hanya 6.000 meter kubik,” tuturnya. (dkisptlhms)
Editor : uki-Berau Post