TANJUNG SELOR - Penggunaan dana desa di Kalimantan Utara (Kaltara) perlu menjadi atensi. Hal ini dikarenakan adanya tren menurun dalam realisasi dana desa.
Wakil Gubernur Kaltara Yansen Tipa Padan menegaskan, agar penggunaan dan pengelolaan dana desa harus diperhatikan. Sebab, dana desa rentan terhadap penyalahgunaan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, secara jelas disebutkan jika penyaluran dana desa merupakan bentuk komitmen negara. Dalam melindungi dan memberdayakan desa agar lebih kuat, maju, mandiri dan demokratis.
Dana desa ini diharapkan dapat tercipta pembangunan dan pemberdayaan desa, menuju masyarakat adil dan makmur. “Saya melihat, dalam beberapa tahun terakhir. Realisasi pendapatan desa menunjukkan tren yang menurun. Saya meminta keuangan desa harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang akuntabel,” tegasnya, Selasa (10/10).
Program membangun desa dan menata kota, perlu terus digaungkan. Sebab, salah satu kesuksesan dalam pembangunan daerah, adalah desanya. Dengan semangat Pemprov Kaltara saat ini melaksanakan program membangun desa menata kota. Pihaknya meminta pemerintahan desa, untuk meningkatkan pemahaman dalam mengelola keuangan.
Sementara itu, Anggota DPD RI Fernando Sinaga mengatakan, dana desa arus digunakan semestinya untuk membangun desa. Yang sekarang terjadi, pemerintah desa memang menggunakan dana desa. Tetapi kurang terserap atau bisa dibilang serapan dana desa malah mengalami penurunan.
“Kemungkinan ada aturan aturan yang membatasi, sehingga kurang terserap,” kata dia.
Selain itu, tingginya korupsi terhadap dana desa diakibatkan kurang dalam pengawasan. Sehingga, SDM perlu ditingkatkan dan memahami juknis, aturan atau regulasi. Dalam penggunaan dana desa dan memahami bagaimana untuk tidak korupsi terhadap dana desa.
“Tak hanya itu, kepentingan desa berbeda-beda di tiap daerah. Hal itu perlu diperhatikan,” imbuhnya. (fai/uno)
Editor : uki-Berau Post