TANJUNG SELOR - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran (TA) 2023 sampai saat ini belum memiliki nomor registrasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sejumlah program belum berjalan, dikarenakan masih menunggu nomor registrasi APBD Perubahan. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara Denny Harianto mengatakan, saat ini usulan APBD P Kaltara Tahun 2023 masih berproses di Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemendagri.
“Di APBD Perubahan, memang ada satu yang menjadi hasil evaluasi. Ini yang masih berproses di pusat,” ungkapnya, Kamis (26/10).
Anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memang sempat menjadi pembahasan dalam APBD P. Setelah melalui sejumlah komunikasi yang panjang, Pemprov Kaltara menganggarkan untuk Pilkada sesuai edaran dari Kemendagri. Yakni 40 persen dari total anggaran Pilkada dicairkan di 2023 ini.
“Persoalan anggaran Pilkada. Sudah dilakukan rapat dan Gubernur Kaltara sudah melaporkan dan memenuhi 40 persen,” jelasnya.
Ada kebijakan anggaran yang dilakukan. Serta ada beberapa anggaran yang dialihkan untuk mengakomodir anggaran Pilkada. Proses tersebut 15 hari kerja, namun bukan itu saja. Pemerintah Pusat masih melakukan sejumlah tahapan sebelum mengeluarkan nomor registrasi.
“Di Kemendagri ada proses dan lainnya. Protap dan jalannya cukup panjang. Diusahakan komunikasi dengan Kemendagri, sehingga mempercepat keluarnya nomor registrasi,” terangnya.
Untuk diketahui, ada peningkatan pada APBD P Kaltara 2023. Sebelumnya pada APBD murni 2023 sebesar Rp 2,9 triliun. Meningkat menjadi Rp 3,5 triliun pada APBD P 2023. (dkisptlhms)
Editor : uki-Berau Post