TANJUNG REDEB – Bupati Berau, Sri Juniarsih mengingatkan 100 kepala kampung yang ada di Kabupaten Berau, agar lebih berhati-hati dalam mengelola alokasi dana kampung (ADK) dan Dana Desa (DD), supaya tidak terjerat kasus hukum.
“Peringatan ini sebagai bentuk kepedulian, sekaligus ketegasan pemerintah dalam memastikan pembangunan hingga di kampung berjalan sesuai harapan,” ucapnya.
Sebab Sri menyebutkan, ada 53 kepala kampung yang dilantik Desember 2023 lalu. Sebagian di antaranya merupakan kepala kampung yang baru menjabat. Tentunya membutuhkan pemantapan dalam menilai potensi hukum yang memantau kepala kampung setiap waktu.
Pemkab Berau juga dalam agenda ini telah menggandeng aparat penegak hukum (APH) dalam memberikan pengetahuan hukum kepada 100 kepala kampung yang ada. Jangan sampai ketidaktahuan pemerintah kampung akan berujung pada jeratan hukum.
“Kepada semua kepala kampung seharusnya memiliki pengetahuan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan di kampungnya masing-masing,” bebernya.
Untuk partisipasi aparat pendukung di kampung, seperti pejuang Sigap Sejahtera harapannya harus bisa membangun sinergi. Dengan tidak perlu masuk terlalu dalam dan mengetahui seluk beluk pengelolaan ADK.
Diakuinya, pelanggaran hukum yang dilakukan kepala kampung masih kerap terjadi, termasuk di Bumi Batiwakkal. “Sepatutnya dokumen apapun sebelum ditandatangani, kakam mesti membaca terlebih dahulu materi dalam surat tersebut. Agar tidak terjadi kekeliruan yang berujung jeratan hukum. Jadi harus semakin teliti dan berhati-hati,” tegasnya.
Tak hanya itu, pihaknya juga kerap mendapatkan laporan soal program titipan camat yang diterima kakam. Menurutnya, yang perlu menjadi catatan adalah setiap program titipan harus selaras dengan program percepatan pembangunan pemerintah daerah.
“Itu tidak masalah, selama selaras dengan pembangunan daerah,” tuturnya.
Ia juga meminta semua kepala kampung dapat serius dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). Sekaligus dengan pengelolaan anggaran pendapatan asli kampung yang menjadi kewenangan sepenuhnya oleh desa yang berstatus mandiri.
Kendati demikian, aparat kampung diminta untuk lebih jeli dalam mengembangkan potensi yang dimiliki, sehingga berpeluang dalam membangun kemandirian ekonomi di kampungnya.
“Jangan pernah lupakan itu. Kelola baik-baik BUMK. Itu turut menjadi perhatian kami,” pungkasnya. (*/aja/arp)
Editor : uki-Berau Post