TANJUNG REDEB – Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tentram Rahayu mengultimatum aparatur kecamatan dan kampung, agar tak ikut berpolitik praktis pada Pemilu 2024 ini.
Dijelaskan Muhammad Said, pesta demokrasi tentu harus adanya netralitas dilakukan Pegawai Negri Sipil (PNS), meski di satu sisi tetap memiliki hak pilih. Tetapi hal tersebut tidak perlu untuk ‘diumbar-umbar’ dalam memilih salah satu calon.
“Hal ini adalah salah satu langkah agar pemilu bisa lebih sehat dan demokratis,” ujarnya kepada Berau Post, Kamis (18/1) lalu.
Dirinya meminta kepada seluruh ASN yang ada di Kabupaten Berau, agar jangan sampai ada kesan atau keberpihakan kepada salah satu calon peserta pemilu.
“Karena kita harus netral dan jika ada pilihan, itu jangan sampai ada yang tahu,” pintanya.
Hal senada dijelaskan Kepala DPMK Berau, Tentram Rahayu. Ia selalu mewanti-wanti seluruh aparatur kampung agar tidak melakukan kegiatan yang sekiranya mengganggu jalannya pemilu.
Meski aparatur kampung juga memiliki hak suara, ia pun berharap jangan sampai intervensi kepada masyarakat. Karena, hal tersebut tidak dibenarkan dan bisa mengganggu jalanya pemilu pada 14 Februari nanti.
“Intinya jangan sampai ada yang berpolitik untuk semua aparatur kampung. Apalagi jika ada intervensi kepada masyarakat untuk diminta memilih salah satu calon, itu sangat tidak dibenarkan,” tegasnya.
Jika ada aparatur kampung yang melakukan intervensi kepada masyarakat? Tentram mengaku tidak segan-segan akan menegur dan memberikan sanksi kepada oknum yang melakukan hal tersebut.
“Akan kami beri sanksi sesuai dengan pelanggarannya,” kata dia.
Maka dari itu, dirinya mengingatkan masyarakat yang merasa terintervensi oleh oknum aparatur kampung untuk bisa melaporkannya kepada pihaknya. “Silakan saja untuk melapor dengan bukti yang kuat,” tandasnya. (aky/arp)
Editor : izak-Indra Zakaria