Prokal.co, PENAJAM- Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun yang telah menunjukkan kinerja proaktif dalam menjalankan tugasnya, mendapat pengakuan dari DPRD PPU. Namun, lembaga legislatif ini juga menyampaikan beberapa catatan yang diharapkan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan.
Wakil Ketua I DPRD PPU, Raup Muin, dalam sebuah kesempatan berbicara mengenai kinerja Pj Bupati.
Ia menekankan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik juga dipandang perlu disertai dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.
“Selama ini saya lihat dia sudah proaktif dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai Pj Bupati PPU, walaupun ada beberapa catatan yang mungkin bagi calon bupati ke depannya, siapapun itu bisa melaksanakan tugas secara tepat,” ujar Raup sapaan akrab Raup Muin.
Menurut Raup, ada aspek-aspek tertentu dalam kinerja Pj Bupati yang memerlukan peninjauan ulang, khususnya yang berkaitan dengan program-program yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.
“Intinya, yang baik itu dilanjutkan kemudian yang kurang atau agak kurang programnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat mungkin lebih diperbaiki atau dievaluasi,” sebutnya.
Kritik konstruktif dari Raup Muin ini menunjukkan adanya harapan bahwa kebijakan dan program yang sudah baik akan terus dilanjutkan, sementara yang masih memiliki kekurangan akan segera diperbaiki. Ini menunjukkan komitmen DPRD PPU untuk terus mengawal pemerintahan daerah dalam menjalankan roda pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.
Sebagai respons terhadap pandangan tersebut, DPRD PPU berencana untuk mengadakan pertemuan lebih lanjut dengan Pj Bupati guna membahas secara rinci catatan-catatan yang telah disampaikan.
“Pertemuan ini diharapkan bisa membuka dialog produktif antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan bahwa setiap program pemerintah daerah dapat dijalankan dengan efektif dan efisien, serta benar-benar menyentuh kepentingan rakyat,” jelasnya.
Pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Pj Bupati ini menjadi bagian penting dalam mekanisme check and balance yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di PPU. Hal ini sejalan dengan harapan masyarakat PPU untuk memiliki pemerintahan yang responsif terhadap berbagai isu sosial dan ekonomi yang dihadapi. Raup Muin menekankan bahwa pengawasan yang ketat dan evaluasi yang berkelanjutan adalah kunci dalam memastikan bahwa PPU terus bergerak maju dan mengatasi berbagai tantangan dengan cara yang paling efektif.
“Dengan pendekatan seperti ini, DPRD PPU berharap bisa mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih baik dan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (kim/av/1pro/mey)
Editor : Wawan