TENGGARONG–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Senin (1/4), di Gedung Putri Karang Melenu (PKM) Tenggarong.
Baca Juga: DPRD Balikpapan Bilang Fasilitas di Bandara SAMS Sepinggan Banyak Rusak dan Perlu Perbaikan
Musrenbang dibuka Bupati Kukar Edi Damansyah dengan ditandai pemukulan gong. Tema RKPD 2025 yaitu pemantapan pemberdayaan masyarakat untuk akselerasi dan transformasi pembangunan, dan tema RPJPD 2025–2045 adalah Kukar Emas Berbudaya pusat pangan, pariwisata.
Bupati Edi Damansyah mengingatkan agar dalam melakukan perencanaan pembangunan berpedoman pada visi-misi Pemkab Kukar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Darah (Perda) Nomor 06 Tahun 2021, agar persoalan yang terjadi di setiap tahunnya tahap demi tahap bisa terselesaikan.
“Saya terima kasih apresiasi bahwa di dalam kerja, kita hasil kinerja kita tahun 2021–2024 yang telah kita laksanakan terkait beberapa layanan prioritas kebutuhan dasar masyarakat, terkait hajat hidup masyarakat bisa kita laksanakan dengan baik, walaupun belum bisa memuaskan semua pihak,” ujar Edi.
Dia menegaskan terkait layanan prioritas yang menyangkut kebutuhan dasar dan hajat hidup masyarakat agar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Ia tidak mau ada OPD yang bermain-main dalam kaitan ini.
“Hari ini kita menangani yang berkaitan dengan air bersih, makanya ada program air bersih desa, hari ini kita fokus menangani penerangan atau listrik desa, makanya ada program terang kampungku,” tegasnya.
Disebutkan Edi layanan selanjutnya yang juga prioritas dan menyangkut kebutuhan masyarakat yaitu pengembangan pangan dengan program 120 km jalan usaha tani, yang ditunjang embung, irigasi, dan beberapa sarana-prasarananya, serta penguatan sumber daya petani.
Bupati meminta perhatian OPD-OPD terkait dengan rencana kerja tahun 2025 dengan tema pemantapan pemberdayaan masyarakat untuk akselerasi dan transformasi pembangunan, yang dianggapnya masih umum dan harus diuraikan secara detail.
Bupati berharap dari RKPD tahun 2025 ini walau baru rencana hendaknya dilakukan dengan cermat, dari laporan yang diterima usulan dari seluruh OPD sudah tercatat kurang lebih Rp 12 triliun, sementara dari analisis pendapatan kurang lebih hanya Rp 9 triliun.
“Jadi untuk tahun 2025, saya minta betul-betul yang diperhatikan terkait dengan prioritas, tadi sudah saya sampaikan prioritasnya, nanti Pak Sekda untuk koordinatornya Bappeda, harus ada intervensi OPD-OPD yang menjadi leading sector, bahwa pagu anggaran tidak boleh dijabarkan sendiri-sendiri oleh OPD terkait,” tandasnya.
Dalam musrenbang itu juga disampaikan paparan dari Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar Sunggono, Plt Kepala Bappeda Kukar Sy Vanessa Vilna, Sekretaris Bappeda Kaltim Saur Parsaoran, arahan dari Koordinator Kalimantan II Kementerian PPN/Bappenas Mohammad Roudo, dan penyampaian pokok-pokok pikiran ketua DPRD Kukar Abdul Rasid. (qi/far/k8)
Editor : Indra ZakariaSumber : Kaltim Post