Prokal.co - PENAJAM- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor mengungkapkan keprihatinannya atas sejumlah fasilitas umum yang telah dibangun namun belum difungsikan oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan manajemen aset daerah yang berpotensi menghambat pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Syahrudin menekankan bahwa inefisiensi ini terlihat jelas pada beberapa pasar tradisional di PPU. Seperti Pasar Riko dan Pasar Waru serta pasar ikan di Babulu.
“Ketika itu dibangun ya mestinya sudah dimanfaatkan. Kan selama ini kita selalu mengingatkan, kapan itu dimanfaatkan. Di forum-forum rapat selalu kita ingatkan,” ujar Syahrudin saat ditemui di ruangan belum lama ini.
Tidak hanya pasar, bahkan Water Treatment Plants (WTP) yang telah dibangun diberbagai titik. Termasuk Babulu sebanyak 20 titik juga mengalami nasib yang serupa.
“Kita mau itu tidak hanya dibangun, tetapi setelah dibangun itu harus segera dioperasikan. Sama dengan WTP yang ada di mana saja, termasuk yang di Babulu ada 20 titik, tetapi tidak difungsikan,” tambahnya.
Syahrudin juga mengkritik lambannya implementasi peraturan daerah (Perda) yang telah disusun dan disahkan oleh DPRD.
“Sama dengan Perda yang kita buat itu, ini implementasinya sudah sejauh mana, karena Sosper sudah dilarang itu, yang boleh kita itu sosialisasi Raperda. Nah, kita mau begitu dibangun proseskan langsung ini semua agar bisa berfungsi,” sebutnya. (kim/ADV/23pro/apr)
Editor : Wawan