Prokal.co - BALIKPAPAN – Selain menggelar penyampaian LKPJ Wali Kota 2023, DPRD Balikpapan juga membahas tiga rancangan perda sekaligus pada Senin (25/3). Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Balikpapan terlebih dahulu memberikan nota penjelasan ketiga raperda.
Salah satunya raperda perubahan atas perda kawasan sehat tanpa rokok (KSTR). Sebelumnya Pemkot Balikpapan telah memiliki Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok. Namun seiring dengan berjalannya waktu banyak perubahan kebijakan terkait pengaturan KSTR.
Terutama setelah ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Sehingga perlu revisi pada perda KSTR untuk menyesuaikan UU kesehatan. “Khususnya dalam pasal 151 ayat 3, pemerintah daerah wajib mengimplementasikan kawasan tanpa rokok di wilayahnya,” katanya.
Rahmad menjelaskan, kawasan tanpa rokok terdiri atas fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain. Selanjutnya tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum atau tempat lain yang ditetapkan.
Selanjutnya pada ayat 3 ditetapkan bahwa kewajiban pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab menyediakan tempat khusus untuk merokok pada tempat kerja, tempat umum atau tempat lain yang ditetapkan.
Kemudian Pasal 437 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan ini mengatur sanksi bagi setiap orang yang melanggar kawasan tanpa rokok. “Ancaman pidana dengan denda paling banyak Rp 50 juta,” sebutnya.
Pengendalian dampak rokok melalui raperda kawasan tanpa rokok dianggap perlu karena melihat semakin meningkatnya jumlah perokok pemula usia anak dan remaja. Belum lagi peningkatan penyakit menular dan penyakit tidak menular yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan rokok .
Seperti kanker paru-paru, jantung, diabetes dan stroke yang merupakan penyakit berbiaya besar. Bahkan merupakan penyebab kematian terbesar di Indonesia. “Urgensi lainnya rokok tidak hanya berbahaya bagi perokok semata namun juga bagi perokok pasif atau orang disekitar yang terpapar rokok,” bebernya.
Menanggapi raperda kawasan tanpa rokok ini, Wakil Ketua DPRD Balikpapan Laisa Hamisah sangat setuju terhadap perubahan perda sebelumnya. Menurutnya perda yang ada memang sudah butuh pembaruan.
“Perda sudah ada perbaikan, ada wilayah yang boleh dan tidak boleh merokok. Sehingga tidak seperti sekarang merokok masih bebas di mana saja,” ucapnya. Laisa menjelaskan, kini yang terdampak masalahnya adalah perokok pasif.
Kesehatan perokok pasif kini terancam. Maka dia mengimbau seluruh warga bisa saling menghormati jika berada di tempat publik atau terbuka jangan merokok. “Namun cukup merokok di tempat yang disediakan atau ditetapkan,” sebutnya.
Termasuk keberadaan denda, Laisa sangat mendukung keberadaan denda sebagai efek jera bagi masyarakat. Dia berpendapat sanksi bisa menjadi pembelajaran bagi warga. Artinya kini masyarakat juga harus memperhatikan wilayah khusus untuk merokok.
“Selama ini kan memang merokok boleh, tapi tetap ada aturan. Misalnya ada KTSR harus terus disampaikan atau edukasi kepada masyarakat,” imbuhnya. Setelah memberi sosialisasi masih ada juga yang melanggar bisa berikan teguran.
Namun apabila masih juga tidak mempan teguran, maka sesuai perda warga yang melanggar perda nanti bisa terkena sanksi hingga maksimal Rp50 juta. “Denda ini layak sesuai untuk memberi pelajaran,” tandasnya. (din)
Editor : Wawan