BALIKPAPAN – Sejak tahun lalu, pembahasan raperda penyelenggaraan kota layak anak (KLA) sudah mendapat perhatian serius dari DPRD Balikpapan. Salah satu raperda yang dinanti bisa segera disahkan.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono mengatakan, saat rapat paripurna pemandangan umum secara garis besar fraksi-fraksi melihat adanya kebutuhan raperda penyelenggaraan KLA. “Karena perlakuan kepada anak belum berkeadilan,” ucapnya.
Misalnya kasus kekerasan terhadap anak hingga hak anak yang belum mendapat akses pendidikan. Harapannya dengan adanya raperda penyelenggaraan KLA, semua hak-hak anak dapat terpenuhi.
“Terutama soal kekerasan, anak perlu mendapat perlindungan,” katanya. Mengingat di zaman sekarang ini semakin banyak anak yang harus terlibat dalam permasalahan hukum. Baik sebagai pelaku maupun korban.
Namun selain soal kekerasan, keberadaan raperda ini untuk memenuhi seluruh hak-hak anak di berbagai sektor. Ini menyesuaikan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah menjadi UU Nomor 35 tahun 2014.
Hak-hak anak terbagi dalam lima klaster di antaranya hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Kemudian hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan seni budaya, serta hak perlindungan khusus.
“Menempatkan hak anak pada berbagai kebijakan pembangunan pemerintah daerah yang berperspektif ramah anak,” tutupnya. Maka perlu kebijakan yang berbasis pada hak anak, tata aturan kelembagaan, dan kegiatan pembangunan yang mendukung pemenuhan hak-hak anak. (din/ADV/pro)
Editor : Wawan