Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Penajam Paser Utara (PPU) bergerak cepat mencari solusi untuk membantu para petani yang mengeluhkan ribuan ton beras mereka yang tertahan di penggilingan padi dan rumah-rumah petani karena tidak terbeli oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergerak di bidang perberasan nasional. Hal ini menyebabkan kebingungan dan kerugian bagi petani.
Prokal.co - PENAJAM-“Kami sudah menggelar rapat bersama di ruang Asisten II Setkab PPU, untuk mengatasi persoalan yang dikeluhkan petani ini. Di antaranya, koordinasi dengan Bulog Kaltimtara untuk membahas permasalahan ini dan mencari solusi terbaik untuk penyerapan beras petani,” kata Kepala DKP PPU, Mulyono, Minggu (19/5).
Upaya lainnya, menjalin komunikasi dengan perusahaan perkebunan, perusahaan konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dan PT Borneo Food untuk membantu menyerap hasil panen petani.
Di luar itu, lanjut Mulyono, imbauan ke seluruh aparatur sipil negara (ASN) di PPU untuk mengonsumsi beras lokal sebagai upaya meningkatkan permintaan beras petani.
“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU bersama dinas terkait, Perpadi, perumda, dan bagian ekonomi sedang mencari formulasi yang tepat untuk memperlancar penyerapan beras petani ini,” jelasnya.
Dihubungi terpisah, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Setkab PPU, Sodikin, Minggu (19/5), mengatakan Pemkab PPU masih mencarikan formulasi agar beras masyarakat petani dapat terserap, melibatkan DKP, Dinas Pertanian, Perpadi, perumda, Bagian Ekonomi Setkab PPU dan food station.
“Nanti kalau sudah ada konsep yang jelas akan saya sampaikan,” kata Sodikin saat menjawab konfirmasi media ini terkait penanganan kesulitan petani menjual beras.
Seperti diberitakan Sabtu (18/5), ribuan ton beras petani di PPU tertahan di penggilingan padi karena tak terbeli oleh BUMN yang bergerak di bidang perberasan nasional. Hal ini menyebabkan kebingungan dan kerugian bagi para petani. Ketua DPC Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) PPU, Totok Suprapto, mengungkapkan bahwa jumlah beras yang tidak terbeli ini mencapai ribuan ton.
"Banyak, ribuan ton ya banyak. Perhitungan kami sebanyak itu beras yang tidak terbeli oleh BUMN yang bergerak di bidang perberasan nasional,” kata Totok Suprapto, Jumat (17/5). Akibatnya, penggilingan padi yang biasanya setelah membeli beras petani dan menyalurkannya ke BUMN kini enggan membeli beras petani lagi.
Ribuan ton beras itu, kata dia, tak hanya tertahan pada penggilingan padi, namun juga tersimpan di rumah-rumah petani. Akibat penjualan beras stagnan itu, lanjut dia, berdampak tak menguntungkan bagi petani, karena sebagian besar kebutuhan hidup petani didanai dari hasil penjualan beras.
Selain itu, kata dia, petani juga dihadapkan pada harga jual yang tidak jelas. “Harga beras di tingkat petani itu Rp 11 ribu hingga Rp 12 ribu per kilogram. Tetapi harga secara nasional yang ditentukan oleh lembaga pemerintah yang bertugas membeli beras petani justru anjlok, yaitu telah menetapkan harga Rp 9.950 per kilogram atau kurang Rp 50 jadi Rp 10.000,” tuturnya. (rie/far)
Editor : Faroq Zamzami