Prokal.co, BALIKPAPAN – Setelah laporan pertanggungjawaban APBD 2023 melalui pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kini Pemkot Balikpapan melaksanakan tugasnya melaporkan LKPJ APBD 2023 kepada DPRD Balikpapan.
Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda nota penjelasan wali kota Balikpapan tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, Senin (3/6).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono. Dia mengatakan, ini merupakan rapat paripurna masa sidang II. Ada pun wali kota telah menjelaskan rincian penggunaan anggaran tahun lalu.
Dia turut hadir bersama kepala OPD di lingkungan Pemkot Balikpapan. “Sesuai amanah undang-undang, penggunaan anggaran harus dilaporkan kepada DPRD Balikpapan setelah ada pemeriksaan dari BPK,” katanya.
Budiono menyebutkan, BPK sempat menyinggung Balikpapan yang telah menerima predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) hingga ke-11 kali. “Namun masih ada beberapa rekomendasi BPK RI Perwakilan Kaltim untuk menuju yang lebih baik,” ujarnya.
Maka setelah nota penjelasan, kini tugas fraksi-fraksi di DPRD Balikpapan menelaah laporan tersebut. “Agenda selanjutnya rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi yang masih disusun dalam jadwalnya,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengatakan, target Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 setelah perubahan sebesar Rp 3,73 triliun. Lalu mampu direalisasikan Rp 3,63 triliun lebih atau 97,32 persen.
“Kemudian belanja daerah setelah perubahan Rp 4,28 triliun lebih dan dapat direalisasikan sebesar Rp3,74 triliun lebih atau 87,53 persen,” ungkapnya. Selain itu, Sisa Lebih pembiayaan Anggaran 2023 sebesar Rp 536,62 miliar lebih.
Pihaknya melakukan perhitungan berdasarkan defisit realisasi pendapatan dan belanja yang berjumlah Rp 114,17 miliar lebih. “Itu ditutup dengan pembiayaan netto sejumlah Rp 650,80 miliar lebih,” ucapnya.
Rahmad menjelaskan, seluruh rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan telah dibahas bersama BPK-RI Perwakilan Kaltim. Sebagian besar catatan dan rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti.
“Sebagian lainnya dalam proses tindak lanjut oleh Pemkot Balikpapan sesuai dengan jadwal rencana aksi yang telah disepakati,” sebutnya. (din)
Editor : Wawan