Prokal.co, TANJUNG REDEB - Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menegaskan, dirinya bersama wakil bupati Gamalis dan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, berkomitmen menyelesaikan permasalahan tapal batas di Kabupaten Berau.
Hal ini menjadi komitmen pihaknya untuk menyelesaikan hal tersebut. Baik itu batas antarkampung di Kabupaten Berau, atau batas antarkampung di perbatasan antara Berau dengan Kutai Timur (Kutim) yang prosesnya masih berjalan sejauh ini.
“Batas antarkampung sudah berproses saat ini, ada yang menunggu dan ada yang sedang mengurus,” ujarnya.
“Kami berusaha segera memenuhi dan menyelesaikan batas antarkampung kita,” sambungnya.
Diketahui, persoalan tapal batas Kabupaten Berau dengan Kabupaten Kutim masih menunggu ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau telah mengirimkan dokumen pendukung tentang hal ini.
Kata Asisten I, Bidang Pemerintahan dan Kesra, Setkab Berau, Hendratno, penegasan batas daerah antara Kabupaten Berau dan Kutim berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999.
Berdasarkan data Biro Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur, segmen Kabupaten Berau-Kabupaten Kutai Timur, sepanjang kurang lebih 517 kilometer.
Hal tersebut juga mengacu pada penetapan UU Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Malinau, Kubar, Kutim, dan Kota Bontang. Terlebih Kabupaten Berau dan Kutim akan ada pemekaran.
"Kami sudah menyinkronkan data, dan data tersebut juga sudah kami berikan ke kementerian," terangnya.
Selain itu, ada beberapa undang-undang yang mendasar, yaitu UU Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan UU Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat (Dati) II di Kalimantan. Pihaknya tetap mengikuti dan menguatkan kembali dasar fundamental menjadi ketetapan, baik di pihak provinsi dan pihak kementerian.
"Mengacu pada kebijakan tersebut, perbatasan wilayah Berau tidak pernah berubah dari awal berdiri hingga sekarang," tegasnya.
Sedangkan pandangan Kutim berbeda, ada beberapa segmen yang berubah. Namun, memang sampai sekarang belum ada ketentuan dari Kemendagri.
Pihaknya meminta untuk menunggu hingga ada ketentuan yang dikeluarkan, pun seharusnya yang dilakukan hanya menentukan titik koordinat berdasarkan peta dan tidak menggeser batas.
"Informasinya sudah ada kemajuan, tapi belum disampaikan secara formal ke Pemkab Berau. Kami tidak bisa gegabah, tapi dasar kita kuat berdasarkan UU pembentukan Kalimantan Timur," jelasnya.
Diungkapkannya, masing-masing kabupaten memberikan kesepakatan kepada Kemendagri, juga sepakat akan mengikuti apa yang ditetapkan kementerian. Pihaknya bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau juga sempat beberapa kali rapat dengan Pemprov Kaltim, hingga bertandang langsung ke kementerian.
Memang di salah satu perbatasan terdapat perkebunan plasma. Dan menurutnya, perkebunan di sana sudah dikuatkan dengan peraturan koperasi.
"Adapun kegiatan yang terjadi di lapangan di luar ketentuan, saya pikir tidak bisa disangkutkan dengan tapal batas tapi persoalan personal. Yang jelas kami menguatkan titik koordinat berdasarkan peta," katanya. (sen/adv/far)
Editor : Faroq Zamzami