Prokal.co, SANGATTA - Sulitnya mendapat bahan bakar minyak (BBM), masyarakat pedalaman desa-desa Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengeluh pada Anggota DPRD Ubaldus Badu saat menggelar reses pekan lalu.
Kata dia, masyarakat merasa resah dengan penyalahgunaan BBM di SPBU-SPBU yang ada. Hal itu disampaikan saat menyerap aspirasi warga di sejumlah kecamatan di Kutim.
“Kami membahas masalah BBM di Kaubun, Karangan, Kaliorang, dan Sangkulirang. Warga merasa sulit mendapat BBM," ungkapnya pada Senin (10/6).
Menurutnya, masyarakat Kaubun hanya mendapatkan pasokan BBM sepekan sekali. Itu pun, lanjut ia, mesti antre dan tidak mudah untuk membelinya.
“Apa lagi warga yang rumahnya berjauhan dari pom dan di desa lainnya, tidak tahu kalau pas BBM datang,” tambahnya.
Ia mengungkap bahwa sejatinya pengirim BBM ke SPBU sudah terjadwal dengan baik. Hanya saja, permasalahan mulai muncul saat penjualan BBM ke kalangan masyarakat.
“Jadi, datang 1 tangki di pom, yang masyarakat lain khususnya yang jauh di luar desa itu tidak tahu ada BBM masuk. Yang tahu itu jaringan tertentu saja. Mereka yang antre itu bukan kendaraan pribadi atau mobil transportasi umum. Hanya orang-orang yang berkomunikasi dengan petugas SPBU saja," bebernya.
Dia menyebut cara yang dilakukan petugas SPBU di beberapa kecamatan tersebut telah merugikan masyarakat Kutim.
“Bagaimana masyarakat kebagian, biar 5 tangki sekali datang, paling tempo 3 jam saja habis diborong orang yang punya jaringan tadi,” ujarnya.
Ia pun menyayangkan masalah tersebut karena tak kunjung diselesaikan pemerintah daerah dan Pertamina.
“Pemerintah harus cepat tanggap. Kasihan masyarakat harus membeli BBM dengan harga tinggi di eceran pom mini. Kami juga sudah meminta kepada Pertamina untuk benar-benar diperhatikan, termasuk orang-orang yang di SPBU,” lanjutnya.
DPRD Kutim, sambung Ulbadus, hanya memantau dan menyerap aspiarasi masyarakat. Kemudian melaporkannya kepada instansi terkait dan Pemkab Kutim. Dia menyebut masalah ini tergolong sulit diselesaikan karena diduga melibatkan orang-orang di internal pengelola SPBU setempat.
“Saya rasa kalau orang dalam masih main-main pasti sulit untuk ditelusuri. Ini peran pemerintah dan Pertamina untuk awasi distribusi ke kecamatan pedalaman," tandasnya. (Adv/la10/pro/jun)
Editor : Wawan