Prokal.co, BALIKPAPAN – Sekian lama rencana penertiban fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) di wilayah Pasar Pandansari belum terwujud. Hal itu membuat Komisi II DPRD Balikpapan melakukan rapat dengar pendapat (RDP), Rabu (3/7).
Dalam kesempatan tersebut, Komisi II bertemu dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Mulai dari Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Satpol PP, Camat Balikpapan Barat, Polsek Balikpapan Barat, dan Danramil Balikpapan Barat.
RDP dipimpin oleh Sekretaris Komisi II Ali Munsjir Halim. Dia mengatakan, sasaran penertiban menyeluruh ke kawasan Pasar Pandansari. Khususnya area fasum dan fasos yang terlarang digunakan untuk berjualan.
“Contoh paling mudah di depan pagar dan sekeliling pasar seharusnya menjadi akses jalan justru digunakan tempat berjualan. Itu semua akan ditertibkan,” katanya kepada awak media usai RDP.
Dalam pertemuan tersebut, semua pihak sepakat penertiban dan penataan akan berjalan pada 23 – 25 Juli. Saat ini Dinas Perdagangan dan Satpol PP bisa mulai menyebarkan informasi rencana penertiban kepada pedagang.
“Dinas Perdagangan meminta pedagang yang punya lapak atau lokasi di dalam pasar, tolong kembali. Jika pada hari penertiban tidak kembali, maka izin atau hak dicabut,” sebutnya.
Sementara Satpol PP, rencananya akan memberi surat peringatan kepada pedagang liar di fasum dan fasos. Hingga membuat baliho pengumuman rencana penertiban. Kemudian melakukan patroli keliling, baik dalam pasar dan area luar pasar.
Dia berharap, penertiban kali ini benar-benar membuat fasum dan fasos bebas dari PKL. Menurutnya tak ada lagi toleransi bagi PKL liar. “Selama berjualan di jalan, trotoar, dan area lain yang masuk fasum dan fasos akan mendapat penertiban,” imbuhnya.
Begitu pula pedagang yang sudah membuat lapak permanen di atas fasum dan fasos, maka akan dibongkar petugas. “Selama ini ada penertiban, tapi PKL akhirnya kembali turun ke jalan karena pengawasan lemah,” ungkapnya.
Sehingga telah diputuskan setelah penertiban tiga hari, pengamanan di wilayah Pasar Pandansari berlanjut. Melibatkan petugas Satpol PP, TNI, dan Polri membentuk tim terpadu.
“Paska penertiban dilakukan pengamanan 24 jam dengan pagar betis. Jadi kalau subuh ada PKL datang mau jualan sudah berjaga petugas untuk melarang,” ucapnya. Sehingga mengurangi konflik apabila penertiban dilakukan saat lapak telah dibuka.
“Tim pengamanan harus berjaga sampai 31 Desember. Saat ini juga sudah dibangun posko untuk petugas,” imbuhnya. Ali menambahkan, anggaran pengamanan sudah disiapkan untuk proses pengamanan hingga akhir tahun. (din)
Editor : Wawan