PROKAL.CO, TENGGARONG – Perdebatan soal perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah kembali menghangat. Di tengah kritik terhadap mahalnya biaya pilkada langsung, Partai Gerindra Kutai Kartanegara secara terbuka menyatakan dukungan terhadap wacana pilkada melalui DPRD. Lantaran dinilai lebih efisien dan berpotensi menekan praktik kecurangan.
Ketua DPC Gerindra Kukar, Alif Turiadi, mengatakan pilkada tertutup menjadi opsi realistis untuk mengefisienkan anggaran sekaligus memperkuat peran lembaga legislatif sebagai representasi rakyat.
“Kami sangat menyambut baik wacana pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh DPRD. Banyak aspek yang bisa kita efisiensikan dan juga meminimalisir kecurangan-kecurangan,” ujar Alif.
Menurutnya, salah satu latar belakang menguatnya wacana pilkada tertutup adalah besarnya anggaran yang selama ini terserap dalam pilkada langsung, mulai dari pembiayaan penyelenggara hingga pengamanan.
“Kalau efisiensi tentu dari penyelenggaran hingga pengamanan, itu tidak perlu dianggarkan lagi,” jelasnya.
Alif juga menepis anggapan bahwa pilkada melalui DPRD akan menggerus partisipasi rakyat. Ia menegaskan, mekanisme demokrasi tetap berjalan melalui partai politik yang sejak awal melakukan penjaringan calon kepala daerah.
Pun, seluruh kandidat yang maju dalam pilkada berasal dari partai politik, sehingga pemilihan oleh DPRD dinilai tidak menghilangkan esensi demokrasi.
Dengan skema ini, Alif menilai masyarakat justru dapat lebih fokus mengawasi wakil rakyat di DPRD yang diberi mandat menentukan arah kepemimpinan daerah.
“DPRD itu representasi masyarakat. Mereka punya tanggung jawab memilih pemimpin yang paling layak untuk Kukar ke depan,” tutup Alif. (moe)
Editor : Indra Zakaria