Pro Kalimantan Balikpapan Samarinda Bola Daerah Kriminal Bisnis Nasional Lifestyle

DPD Aji Mirni Mawarni: Pengawasan Daerah Jadi Kunci Sukses Program MBG

Muhamad Yamin • 2026-03-14 13:57:30

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Aji Mirni Mawarni
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Aji Mirni Mawarni

 

PROKAL.CO, SAMARINDA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Aji Mirni Mawarni, menyatakan dukungannya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah.

Aji Mirni mengatakan, pandangannya terbentuk setelah ia turun langsung ke lapangan dan mendengar cerita dari masyarakat. Dari sisi orang tua, ia menemukan banyak keluarga yang merasa terbantu dengan adanya program makan gratis bagi anak sekolah.

“Saya ketemu seorang ibu dengan empat anak yang bekerja sebagai tukang cuci. Dia sangat bersyukur dengan adanya MBG karena sebelumnya tidak mampu memberi uang makan atau uang saku kepada anak-anaknya,” kata Aji Mirni usai gelar acara buka puasa bersama di rumah pribadinya di Samarinda, Jumat 13 Maret 2026.

Menurutnya, sejak program itu berjalan, anak-anak ibu tersebut kini bisa makan siang di sekolah. Padahal sebelumnya mereka kerap menahan lapar hingga pulang ke rumah. Ia juga mendengar pengalaman orang tua lain yang merasa terbantu karena anaknya yang sebelumnya tidak suka makan sayur kini mulai terbiasa mengonsumsi sayuran melalui menu MBG. “Ini sisi positif yang kita temui di lapangan,” ujarnya.

Aji Mirni menilai keberhasilan program MBG sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, sistem pengawasan yang baik di daerah akan membuat program berjalan lebih optimal.

Ia mencontohkan sejumlah daerah di Kalimantan Timur seperti Samarinda, Balikpapan, dan Tenggarong yang dinilai memiliki sistem pengawasan cukup baik.

“Ketika ada kasus seperti keracunan, bisa cepat ditangani karena sistem pengawasannya berjalan,” ujarnya.

Meski mendukung program tersebut, Aji Mirni menilai masih ada hal yang perlu diperbaiki. Salah satunya terkait transparansi menu makanan.

Ia mengatakan, sesuai SOP, menu MBG seharusnya sudah diumumkan setiap akhir pekan untuk konsumsi pada minggu berikutnya agar orang tua mengetahui makanan yang diberikan kepada anak-anak mereka.

Namun menurutnya, tidak semua dapur MBG menerapkan sistem tersebut. Selain itu, ia juga menyoroti adanya insentif tambahan yang diberikan pemerintah kepada pengelola dapur MBG. “Setiap dapur mendapat insentif sekitar Rp6 juta per hari. Artinya seharusnya keuntungan tidak diambil dari harga menu makanan,” katanya.

Ia menilai keterbukaan informasi dan pengawasan masyarakat menjadi faktor penting agar program tersebut berjalan dengan baik.

“Pengawas terbaik itu masyarakat. Kalau masyarakat berani mengkritisi, program ini akan semakin baik,” ujarnya. Aji Mirni berharap program MBG dapat terus berjalan karena dinilai mampu menggerakkan ekonomi masyarakat dari tingkat bawah.

Menurutnya, program tersebut tidak hanya membantu anak sekolah mendapatkan makanan bergizi, tetapi juga menghidupkan sektor pertanian, membuka lapangan kerja, hingga memperkuat rantai ekonomi lokal.

“Kalau MBG berjalan baik, ekonomi dari bawah sampai atas ikut bergerak. Petani jalan, pekerja dapur jalan, semuanya ikut berputar,” katanya.

Meski masih menuai pro dan kontra, ia menilai program ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat berpenghasilan rendah. “Kalau masyarakat menengah ke atas mungkin tidak terlalu merasakan. Tapi bagi masyarakat kecil, mereka bersyukur karena anak-anak mereka bisa makan,” jelasnya.

Aji Mirni juga mengungkapkan, saat mengunjungi sejumlah sekolah penerima program MBG, mayoritas siswa menyukai menu yang disediakan. Meski pada awalnya ada tantangan adaptasi.

Ia menjelaskan, dalam standar operasional prosedur (SOP) program tersebut, makanan tidak diperbolehkan menggunakan penyedap rasa seperti MSG. Kondisi ini membuat anak-anak yang terbiasa dengan makanan gurih perlu waktu untuk beradaptasi.

“Awalnya memang susah karena tidak boleh pakai MSG. Anak-anak kan biasanya suka yang gurih. Tapi lama-lama mereka terbiasa,” katanya.

Ia menambahkan, di beberapa dapur penyedia MBG, siswa bahkan diperbolehkan mengusulkan menu makanan tertentu.

“Kadang mereka request katsu atau burger. Tapi tentu dapur yang bisa menerima permintaan seperti itu adalah dapur yang menjalankan SOP dengan baik,” jelasnya.

Selain berdampak pada siswa, Aji Mirni menilai program MBG juga membuka peluang kerja baru. Dalam satu dapur MBG, kata dia, bisa mempekerjakan puluhan tenaga kerja non-skill.

“Rata-rata hampir 40 pekerja non-skill yang direkrut. Ini tentu membuka peluang kerja bagi masyarakat,” ujarnya. Program tersebut juga dinilai memberi dampak bagi sektor pertanian. Ia mencontohkan kasus saat petani kentang mengalami kelebihan panen sehingga harga menjadi tidak stabil. Menurutnya, para petani sempat mengadukan kondisi tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden kemudian meminta agar menu kentang dimasukkan ke dalam program MBG di seluruh dapur di Indonesia.

“Besoknya semua dapur MBG dari Sabang sampai Merauke menyajikan kentang. Saat itu kentang habis dan harga kembali stabil,” kata Aji Mirni. (*)

Editor : Indra Zakaria