SAMARINDA – Tensi politik di DPRD Kalimantan Timur memanas. Sebanyak enam fraksi resmi menyatakan dukungannya untuk menggulirkan Hak Angket guna membongkar dugaan ketidakberesan anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi. Namun, Fraksi Golkar memilih jalan berbeda dengan meminta klarifikasi OPD terlebih dahulu.
Dalam rapat konsultasi yang digelar secara tertutup pada Selasa (5/5), fraksi-fraksi seperti PKB, PAN-Nasdem, PKS, PDIP, Gerindra, dan PPP-Demokrat satu suara untuk menggunakan hak konstitusional tertinggi dewan tersebut.
Baharuddin Demmu, inisiator dari Fraksi PAN, menegaskan bahwa langkah ini bukan tanpa alasan. Ia menyebut desakan publik sudah tidak terbendung. “Kami di Fraksi PAN mendukung pembentukan pansus hak angket sebagai respons atas tuntutan masyarakat,” tegasnya saat ditemui usai rapat.
Baca Juga: Drama Hak Angket DPRD Kaltim: Golkar "Seret" Wagub, Gerindra Pasang Badan!
Senada dengan itu, Ketua Fraksi Gerindra, Agus Suwandi, menyoroti adanya komunikasi yang buntu antara pemerintah dan rakyat. Ia menilai penjelasan pemerintah selama ini tidak menyentuh akar persoalan. “Pemerintah menjelaskan tapi tidak nyambung dengan rakyat. Maka perlu instrumen hak angket agar semuanya terbuka ke publik,” ujar Agus dengan nada lugas.
Kecurigaan mengenai "permainan" anggaran menjadi pemantik utama. Ketua Fraksi PKB, Damayanti, secara terang-terangan menyebut adanya indikasi pergeseran dana yang tidak transparan. “Kami curiga ada pergeseran anggaran. Ini harus dibuka agar jelas kepada publik. Hak angket ini bukan sesuatu yang menakutkan, justru ini langkah awal untuk membuktikan apakah yang disampaikan masyarakat benar atau tidak,” ungkap Damayanti.
Dukungan juga mengalir deras dari moncong putih. Muhammad Samsun dari Fraksi PDI-P menyatakan kesiapannya untuk segera membubuhkan tanda tangan di atas draf usulan tersebut.
“Kami sepakat menyepakati hak angket untuk menjaga stabilitas sekaligus memberikan klarifikasi atas persoalan yang berkembang,” jelas Samsun.
Di sisi lain, Fraksi Golkar menjadi satu-satunya yang belum mau melangkah ke arah hak angket. Ketua Fraksi Golkar, Husni Fahruddin, menekankan bahwa ada prosedur yang lebih halus yang harus dilalui sebelum sampai pada tahap investigasi besar. Golkar lebih mendorong pemanggilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk dimintai keterangan dalam forum dengar pendapat.
Meski rapat dilakukan tertutup dan awak media hanya bisa memantau lewat kanal YouTube, aroma persaingan argumen di "Gedung Karang Paci" ini diprediksi akan semakin meruncing dalam beberapa hari ke depan seiring pembentukan Panitia Khusus (Pansus). (*)
Editor : Indra Zakaria