PROKAL.CO, SAMARINDA - Ahli linguistik forensik, Ali Kusno, menilai gestur dan pernyataan Gubernur Kalimantan Timur saat menghadapi aksi demonstrasi 21 Mei tidak bisa dimaknai secara sepihak sebagai bentuk arogansi kekuasaan. Dalam opininya bertajuk “Gubernur, Silakan Hak Angket! Gestur Wagub dan Sekda, Saya Ikut Bertanggung Jawab!”, Ali Kusno menyoroti ucapan Gubernur Kaltim yang menyatakan “Silakan Hak Angket!” di tengah jalannya aksi unjuk rasa.
Menurut dia, kalimat tersebut memang terdengar tegas dan menghentak ruang diskusi publik. Namun, ia menilai ekspresi dan bahasa tubuh yang muncul dalam situasi demonstrasi perlu dibaca secara utuh, bukan hanya dari potongan visual tertentu.
“Dalam kajian kinesika forensik, gestur tubuh tidak bisa dipisahkan dari konteks komunikasi, tekanan situasi, dan dinamika massa,” tulis Ali Kusno dalam opininya.
Ia menjelaskan, posisi tubuh yang tegak, tatapan serius, hingga intonasi suara keras saat menghadapi massa demonstrasi merupakan hal yang lazim dalam komunikasi kepemimpinan di ruang publik yang penuh tekanan.
Ali Kusno juga menilai pernyataan “Silakan Hak Angket!” justru menunjukkan sikap terbuka terhadap mekanisme demokrasi dan pengawasan politik. Menurutnya, pernyataan itu dapat dimaknai sebagai bentuk kesiapan menghadapi kritik maupun evaluasi secara konstitusional.
Tak hanya menyoroti gubernur, ia juga membahas gestur Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah yang disebut menunjukkan bahasa nonverbal berupa solidaritas serta tanggung jawab bersama dalam menghadapi tuntutan masyarakat.
“Gestur mereka memperlihatkan pesan kolektif bahwa persoalan pemerintahan tidak dibebankan kepada satu figur semata,” ujarnya.
Ali Kusno mengingatkan publik agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan hanya berdasarkan potongan video atau cuplikan ekspresi tertentu yang beredar di media sosial. Ia menilai analisis terhadap bahasa tubuh memerlukan pendekatan ilmiah dan pembacaan konteks secara menyeluruh.
Menurut dia, ruang demokrasi tetap harus dijaga melalui dialog yang sehat antara pemerintah dan masyarakat, termasuk dalam momentum demonstrasi. (*)
Editor : Indra Zakaria