PROKAL.CO, SAMARINDA — Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, akhirnya angkat bicara merespons derasnya tudingan di media sosial yang menyebut dirinya sebagai aktor intelektual di balik guliran hak angket DPRD Kaltim terhadap Gubernur Rudy Mas’ud. Dengan nada santai namun tegas, Seno membantah keras narasi tersebut dan menilai isu yang beredar sebagai upaya pembunuhan karakter yang dipaksakan.
"Kalau saya bisa mengatur semua (hak angket) itu, mungkin sekarang saya sudah diminta Donald Trump jadi konsultan politiknya," seloroh Seno Aji, menanggapi isu liar tersebut dengan kelakar.
Ia menegaskan bahwa posisinya saat ini berada di koridor eksekutif, bukan legislatif. Sehingga, sangat tidak masuk akal jika dirinya dituduh menyetir dinamika yang terjadi di internal parlemen. "Informasi yang beredar di medsos itu sama sekali tidak benar. Saya bukan dalang, saya ini Wakil Gubernur," ungkapnya tegas.
Kritik Pola "Gorengan" Isu di Media Sosial
Mantan legislator Karang Paci (sebutan DPRD Kaltim) ini mengkritik keras pola penggiringan opini yang berkembang tanpa adanya konfirmasi dan verifikasi. Menurutnya, tudingan yang diarahkan kepadanya murni didasarkan pada asumsi dangkal yang dicocok-cocokkan dengan statusnya sebagai orang nomor dua di Pemprov Kaltim.
"Hanya karena posisi saya sebagai Wagub, kemudian saya dituding mengotaki gerakan politik di dewan? Ini namanya ilmu cocokologi," beber Seno. Ia juga menyoroti adanya pola seragam dari sejumlah akun media sosial yang sengaja menaikkan isu ini secara masif tanpa menyajikan fakta yang berimbang. Menurutnya, publik Kaltim sudah cerdas dan bisa memilah mana informasi yang independen dan mana yang sekadar titipan atau asumsi sepihak.
Terkait sebuah foto viral yang memperlihatkan dirinya bersama sejumlah oknum penginisiasi aksi hak angket, Seno menyebut hal tersebut sebagai bentuk manipulasi konteks untuk membangun opini negatif.
"Itu foto lama. Sengaja digoreng dan dipakai lagi untuk membingkai kondisi yang sekarang. Saya tidak mau situasi ini terus digulirkan seolah-olah saya yang paling hebat mengatur semuanya," tambahnya. Seno mengingatkan kembali bahwa hak angket adalah hak konstitusional murni milik lembaga legislatif, yang memiliki mekanisme tersendiri dan bebas dari intervensi pihak luar, termasuk eksekutif.
"Proses hak angket sepenuhnya merupakan kewenangan DPRD Kaltim sebagai lembaga legislatif. Pemerintah provinsi menghormati setiap proses yang berjalan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku. Tidak ada intervensi dari saya," jelasnya.
Meski merasa dirugikan akibat serangan digital ini, Seno Aji memilih untuk tetap tenang dan fokus pada pelayanan masyarakat Kaltim ketimbang membawa persoalan ini ke ranah hukum. "Tentu nama baik saya dirugikan. Tapi saya coba berpikir positif, mungkin ini ujian. Makin tinggi pohon, makin kencang anginnya. Saya berdoa saja, mudah-mudahan pihak-pihak yang menyebarkan isu dan fitnah ini segera diberikan hidayah," pungkasnya. (*)
Editor : Indra Zakaria