PROKAL.CO, SAMARINDA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi sorotan pemerintah pusat. Anggota Komisi XII DPR RI daerah pemilihan Kaltim, Syafruddin, mengakui penanganan karhutla sejauh ini belum maksimal. Dia memastikan upaya penanggulangan akan diperkuat melalui tambahan anggaran pada 2027 dan rencana pembentukan badan khusus.
Syafruddin menyebut, pemerintah mulai menyiapkan langkah untuk membuat penanganan karhutla lebih terfokus. Salah satunya melalui rencana pembentukan badan yang secara khusus menangani persoalan gambut dan kebakaran hutan serta lahan bernama Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
“ Saya harus akui, penanganan karhutla saat ini belum bisa dikategorikan maksimal. Faktanya, kebakaran masih banyak terjadi. Kita tidak bisa memungkiri kenyataan itu karena masyarakat juga melihatnya,” ujarnya saat diwawancarai, Selasa (13/10/2026).
Menurut dia, saat ini penanganan karhutla masih melibatkan sejumlah instansi, di antaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Kementerian Lingkungan Hidup. Kehadiran badan khusus diharapkan membuat koordinasi dan upaya penanganan lebih terarah.
“Kalau sudah ada badan tersendiri yang menangani gambut dan karhutla, saya kira penanganannya bisa lebih terfokus,” katanya.
Syafruddin mengatakan, pembahasan mitigasi karhutla telah menjadi perhatian Komisi XII DPR RI bersama komisi lainnya, terutama untuk wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Namun, luasnya kebakaran yang terjadi saat ini disebut berada di luar perkiraan pemerintah sehingga dukungan anggaran penanganan dinilai perlu diperkuat.
Dalam APBN 2027, kata dia, akan ada tambahan alokasi anggaran untuk penanggulangan karhutla. Dia belum merinci besaran kenaikan anggaran tersebut, tetapi berharap penambahan itu membuat setiap pihak yang terlibat memiliki dukungan pendanaan memadai untuk menjalankan langkah mitigasi.
“Yang jelas, ada peningkatan anggaran sehingga langkah-langkah mitigasinya lebih jelas dan setiap pihak yang menangani karhutla memiliki alokasi anggaran yang memadai,” ucapnya.
Tambahan anggaran itu menjadi salah satu opsi penguatan penanganan, di samping pembentukan badan khusus yang saat ini masih dalam tahap penyusunan. Syafruddin menilai, kedua langkah tersebut diperlukan agar penanggulangan karhutla tidak hanya bertumpu pada penanganan saat kebakaran terjadi, tetapi juga didukung upaya mitigasi yang lebih terencana.
Di Kaltim, dukungan anggaran juga telah diberikan kepada sejumlah daerah. Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), salah satunta, mendapat alokasi Rp10 miliar untuk penanganan karhutla di tahun 2026. Namun, besaran tambahan anggaran untuk daerah tersebut pada 2027 belum dipastikan secara terperinci.
Syafruddin menegaskan, komitmen pemerintah pusat diperlukan untuk mengatasi persoalan karhutla yang dampaknya melampaui wilayah Indonesia. Dia menyinggung keluhan negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, akibat kabut asap yang ditimbulkan kebakaran.
“Kita malu karena negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, mengeluhkan dampak karhutla ini,” tegas politikus PKB ini.
Syafruddin berharap penguatan kelembagaan dan anggaran dapat mendorong penanganan karhutla yang lebih efektif, termasuk di Kaltim. Dengan kebakaran yang masih terus terjadi, menurutnya, keseriusan pemerintah perlu diwujudkan melalui langkah konkret agar persoalan tersebut tidak terus berulang. (moe)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co