Kebijakan efisiensi anggaran yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi perhatian publik. Langkah ini dilakukan dengan memangkas anggaran di kementerian dan lembaga (K/L) untuk kemudian dialokasikan ke berbagai program prioritas nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keputusan ini mengharuskan setiap pemerintah daerah meninjau kembali sejumlah pengeluaran, terutama yang bersumber dari dana transfer pusat. Namun, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak akan berdampak negatif pada operasional pemerintahan.
"Yang perlu dipahami, efisiensi ini tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan. Justru kebijakan ini memastikan bahwa anggaran digunakan secara lebih efektif," ujar Andi Harun.
Berdasarkan laporan terbaru dari Presiden, pemangkasan anggaran di K/L telah dilakukan tiga kali dan menghasilkan penghematan sebesar Rp 750 triliun atau sekitar 44 miliar dolar AS. Dana ini akan dialokasikan untuk belanja strategis, termasuk sektor pertahanan dan program nasional seperti MBG.
Sebagian dari dana tersebut juga akan diinvestasikan melalui Lembaga Danantara untuk mendukung proyek strategis yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang. Salah satu fokus utama investasi ini adalah hilirisasi sumber daya alam, seperti bauksit dan sawit, guna meningkatkan nilai tambah dibandingkan ekspor bahan mentah.
"Separuh dari anggaran yang dihemat ini ditargetkan untuk membiayai 15 hingga 20 proyek strategis nasional. Nilai kapitalisasinya bahkan diproyeksikan bisa mencapai lebih dari 160 miliar dolar AS dalam beberapa tahun ke depan," jelas Andi Harun.
Menanggapi wacana bahwa daerah harus menyediakan anggaran sendiri untuk MBG, Andi Harun menegaskan bahwa program tersebut sepenuhnya dibiayai dari efisiensi anggaran pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak diwajibkan mengalokasikan anggaran melalui APBD.
"Justru anggaran yang sebelumnya disiapkan untuk MBG lebih baik dialihkan ke sektor lain yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat, seperti perbaikan fasilitas sekolah. Di Samarinda sendiri, masih banyak sekolah yang membutuhkan peningkatan infrastruktur," pungkasnya. (hun/beb)
Editor : Indra Zakaria